MONITOR, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan Indonesia bisa saja mendapatkan kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji tahun 2023 mendatang. Dengan catatan, pemerintah mampu bersikap luwes dalam melobi Arab Saudi.
“Saya telah sampaikan kepada Gus Men (Menteri Agama) Yaqut bahwa perlu dipertimbangkan untuk mengambil pendekatan informal kepada Arab Saudi untuk bisa memenangkan kepentingan jemaah haji kita, termasuk soal memaksimalkan peluang mendapatkan kuota tambahan,” demikian ungkap Anggota DPR yang pernah bermukim di Arab Saudi tersebut pada acara Sosialisasi Keuangan Haji BPKH di Semarang, Selasa (27/12/2022).
Legislator Fraksi PKS tersebut mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh saat kunjungannya ke Arab Saudi pekan lalu, kuota haji Indonesia diprediksi akan penuh seratus persen pada tahun depan. Tidak hanya itu, dia juga menyebut ada potensi kuota tambahan sebanyak 10 ribu.
“Jika melihat kondisi ekonomi negara-negara lain yang belum stabil akibat pandemi, serapan kuota haji dari negara lain diprediksi tidak akan maksimal. Itu yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun ini, ketika serapan tidak maksimal, akhirnya Saudi menawarkan kuota tambahan di saat last minutes keberangkatan, yang sayangnya belum bisa kita ambil. Untuk itu, ke depan Indonesia semestinya bisa mengambil posisi,” ujarnya.
Walaupun demikian, lanjut Bukhori, untuk memperoleh kuota yang tidak terserap oleh negara lain tersebut bukanlah perkara mudah. Perlu ada strategi lobi yang tepat.
“Arab Saudi merupakan negara kerajaan, dimana setiap penyelenggara pemerintahannya patuh pada semua perintah rajanya. Artinya, lobi-lobi yang dilakukan pada level kementerian pun kadang belum bisa menentukan kebijakan,” terangnya.
Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini mengaku optimis, bila lobi ini bisa dilakukan, maka bisa memperpendek masa tunggu jamaah haji di tanah air yang semakin panjang.
“Namun dengan catatan, kuota haji tambahan itu tidak semuanya berupa kuota reguler. Sebab, jika kuota tambahan haji nantinya diberikan pada haji reguler akan berkonsekuensi pada membengkaknya subsidi. Sebab ini berkaitan dengan sustainabilitas keuangan haji,” katanya.
