MONITOR, Jakarta – Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia (PADI) mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu selama ini yang secara terukur dan berkualitas menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Para penyelenggara ini terlihat turun sampai level bawah, untuk melakukan verifikasi dan faktualisasi di lapangan.
Bahkan, jika hasilnya masih ada yang intervensi, maka KPU dan Bawaslu harus tegas melawannya. Bagaimanapun penyelenggara pemilu ini bersifat mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
“Jangan sampai diintervensi LSM LSM yang tiba-tiba saja mau mendegradasikan hasil kerja KPU dan Bawaslu selama ini. PADI curiga ada cukong politik dibalik itu semua,” kata Ketua Umum PADI Edi Prastio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurutnya banyak bermunculan komunitas yang mengatasnamakan demokrasi justru merecoki Pemilu, dengan minta akses data pribadi yang sebenarnya sudah ada UU yang melarangnya.
“Kami mendukung KPU dan Bawaslu agar kuat teguh atas keputusannya. Jangan goyah dengan manuver dadakan seperti itu,” kata Prastio, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan apabila tidak puas dengan keputusan KPU dan Bawaslu, maka jangan membuat penilaian yang tidak berbasis fakta.
“Sampai saat ini kami melihat kinerja KPU sudah sangat baik dengan sistem SIPOL nya,” tandasnya.
Ia pun menilai saat ini kinerja KPU sudah berjalan dengan baik dan on the track. Justru yang bermanuver manuver itu jangan-jangan karena motif sakit hati atau agenda lain.
“Ini berbahaya, KPU Bawaslu harus dijaga dari permainan peradilan opini untuk pintu masuk intervensi,” pungkasnya.
