MONITOR, Palu – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan resmi dibuka pada Jumat (25/11/2022).
Salah satu agenda penting munas tersebut adalah rangkain seminar yang mengupas agenda strategis salah satunya menyola pemulihan dan pembangunan ekonomi. Adapun tema yang diangkat dalam sesi seminar I adalah menyoal Pembangunan Ekonomi Maritim sebagai Kontruksi Kebijakan Pemulihan Ekonomi.
Pada kesempatan tersebut, Pakar Kemaritiman yang juga Guru Besar IPB, Prof Rokhmin Dahuri hadir sebagai narasumber. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu memaparkan sepuluh permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Pertama, Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun).
Kedua, Pengangguran dan Kemiskinan, Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun versus Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. Kedelapan, Daya saing dan IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan lingkungan dan SDA. Kesepuluh, Volatilitas Global (Perubahan Iklim, China vs AS, Industry 4.0).
Prof Rokhmin juga mengingatkan tujuan utama pembangunan ekonomi: (1) semua penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) bisa bekerja dengan income yang mensejahterakan (> US$ 322,5 (Rp 5 juta)/orang/bulan); (2) GNI perkapita > US$ 13.205; (3) produk dan jasa yang dihasilkan berdaya saing tinggi; (4) menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi (> 7% per tahun) dan berkualitas; (5) Koefisien GINI < 0,3; dan (6) ramah lingkungan serta berkelanjutan (sustainable).
“Kombinasi proporsional Program Pemulihan Kesehatan (vaksinasi dan PROKES) dengan Program Pemulihan Ekonomi/GAS. Indonesia sebagai salah satu negara yang sukses dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 (WHO, 2021) diantaranya dengan pemberian Bansos kepada warga yang membutuhkan (cacat mental, cacat fisik, penganggur dan rakyat miskin),” katanya.
Selanjutnya Restrukturisasi kredit perbankan. Pemberian KUR untuk UMKM. UU Cipta Kerja Perbaikan Iklim Investasi & Ease of Doing Business. Pembangunan infrastruktur.
Menjaga sektor-sektor ekonomi existing: Pertanian, Kelautan & Perikanan, Kehutanan, ESDM, Pariwisata, Industri Manufaktur, dan Koperasi & UMKM. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin untuk menjadi produktif dan ‘tangan diatas’: (1) Bina Manusia, (2) Bina Usaha, dan (3) Bina Lingkungan.
Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, ada 6 elemen transformasi struktural ekonomi yang dilakukan disetiap wilayah Indonesia, yakni : pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Kedua, dari dominasi sektor impor dan konsumsi ke dominasi sektor investasi, produksi dan ekspor. Ketiga, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Keempat, Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.
Kelima, Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, EBT, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya. “Keenam semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 5) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0). Terakhir ekonomi Pancasila,” jelas Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin menyampaikan informasi, pertumbuhan kelautan dan perikanan jangan dinikmati hanya segelintir orang yang terjadi saat ini. Maka, lanjutnya, gambaran sosok yang ideal dari kelautan dan perikanan mempunyai ciri pertumbuhan ekonomi Produktif, Efisien, Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui implementasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Spiritual (Pancasila).
Selain itu, Indonesia memiliki potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat. Namun, karena belum ada Peta Jalan Pembangunan Bangsa (Nasional) yang komprehensif dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan, kualitas SDM relatif rendah, dan defisit kepemimpinan (nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa).
“Saya hakul yakin kontribusi sektor kita dalam menggapai Indonesia Emas bisa kita capai, sebagaimana visi Pak Jokowi yang pendapatan perkapitanya 23 Ribu US Dollar, kemudian ekonominya saat itu terbesar ke-4 di dunia bisa kita capai, dan sektor kita akan menjadi kontributor utama,” kata Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.
