Pemerintah Siapkan Strategi Cegah Kerugian Peternak Telur Ayam

Ilustrasi telur

MONITOR, Jakarta – Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra menegaskan, Pemerintah akan berdiri bersama peternak telur ayam dan akan selalu memperjuangkan peternak rakyat agar tidak mengalami kerugian.

Kesejahteraan peternak menjadi salah satu fokus utama dari Pemerintah, tentunya juga dengan tidak mengesampingkan kesejahteraan konsumen. Hal ini disampaikan Syailendra pada gelar wicara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan tema “Telur dan Ketahanan Pangan Indonesia” pada Kamis (10/11) di Tangerang, Banten.

“Kemendag bersama Bapanas dan kementerian lain bertugas untuk membantu peternak rakyat agar tidak mengalami kerugian, sehingga peternak semangat berproduksi dalam jumlah yang cukup, terlebih di tengah ancaman krisis pangan global,” ujar Syailendra.

Menurut Syailendra, industri telur ayam ras nasional tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penyeimbang. Saat ini para peternak masih sangat bergantung kepada perusahaan swasta dalam penyediaan bahan baku input produksi.

“Untuk itu, Pemerintah akan menghadirkan BUMN untuk mengendalikan bibit ayam petelur melalui pemberian alokasi importasi khusus kepada BUMN. Hal ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi peternak rakyat,” ungkapnya.

Syailendra menjelaskan, salah satu tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepada Kemendag adalah menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. “Untuk menjalanan amanat tersebut, Kemendag perlu bergandengan tangan dengan seluruh pelaku usaha dari hulu hingga hilir, salah satunya dengan para peternak telur yang hadir pada acara ini,” ujarnya.

Kemendag, lanjut Syailendra, telah melakukan salah satu langkah konkret untuk menjaga stabilisasi harga telur ayam yaitu melalui kebijakan acuan harga untuk telur ayam ras, baik di tingkat konsumen maupun di tingkat peternak. Selain itu, Kemendag bersinergi dengan Bapanas mengakomodir saran dan usulan peternak dalam melakukan penghitungan penetapan kebijakan harga acuan yang wajar.