Subsudi BBM Dinilai Bebani Negara, Pengalihan ke BLT Keputusan Tepat

MONITOR, Jakarta – Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai subsidi BBM tidak boleh terus menjadi beban negara. Dia menilai subsidi BBM perlu dialihkan ke sektor yang lebih penting.

“Pemerintah sejauh ini telah berpikir cukup panjang soal bsntuk subsidi, BBM tidak mungkin terus membebani, dan dalam kondisi ekonomi kita yang membaik, maka pengalihan subsidi BBM menjadi sangat penting,” ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (10/11/2022).

Dedi menilai pemerintah telah berupaya dengan rasionalitas, dan publik dengan pengalihan itu akan tetap terayomi oleh kebijakan subsidi.

Lebih lanjut, Dedi pun melihat BLT dalam situasi saat ini menjadi tepat. Pasalnya, subsidi BBM lebih banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu.

Oleh sebab itu, dengan transakai BLT secara langsung, pemerintah berhadapan dan bertemu langsung dengan penerima.

“Hal ini memungkinkan ketepatan sasaran jauh lebih pasti dibanding subsidi yang dibayarkan pada korporat,” ujarnya.

Terkait hal itu, Dedi mengatakan pemerintah dengan gagasan BLT perlu didukung karena terbukti membantu masyarakat.

Diketahui, konsumsi solar bersubsidi sudah mencapai 11,4 juta kiloliter dari total kuota 15,1 juta kiloliter dan konsumsi pertalite bersubsidi sudah mencapai 19,5 juta kiloliter dari total kuota 23,05 juta kiloliter hingga Agustus 2022

Pemerintah pun telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 lebih dari tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Jika konsumsi BBM melebihi kuota subsidi, diperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM akan membengkak lebih besar lagi.