MONITOR, Depok – Semua fraksi di DPRD Kota Depok menyampaikan masukan melalui pandangan umum fraksi terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna, belum lama ini. Salah satu fraksi yang menyampaikan adalah fraksi PDI Perjuangan atau PDIP.
Ketua Fraksi PDIP Ikravany Hilman mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian terkait pengalokasian anggara Raperda APBD tahun anggaran 2023. Untuk itu, PDIP meminta agar alokasi anggaran 2023 diutamakan untuk sejumlah item.
Pertama, untuk Palang Merah Indonesia (PMI) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan juga meminta alokasi anggaran dalam APBD TA 2023 terutama untuk madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan,” kata Ikravany dalam keterangannya, dikutip Minggu (06/11/2022).
“Termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional,” sambungnya.
Selain meminta alokasi anggaran untuk PMI, madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, fraksi PDIP juga meminta Pemerintah (Pemkot) Kota Depok memperhatikan dan mengalokasikan anggaran APBD 2023 untuk pendidikan tinggi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Selain itu, kami Fraksi PDI Perjuangan juga meminta alokasi anggaran dalam APBD TA 2023 terutama untuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) provinsi dan Baznas kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Ikravany.
