HUKUM

Pakar Hukum UMS: Masyarakat Harus Ikut Kontrol Kinerja Polisi

MONITOR, Solo – Indeks kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri beberapa bulan terakhir ini terus merosot. Berdasarkan hasil survei lembaga Indikar Politik, pada April 2022 kepercayaan publik terhadap Polri masih berada diangka 71,6 persen, Mei 66,7 persen, sedangkan pada Agustus hanya 54,2 persen.

Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Sudaryono, mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bisa membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap polri kembali naik. Salah satunya yaitu dengan cara masyarakat mengawasi dan mengontrol polri.

“Masyarakat harus ikut mengontrol, sekarangkan teknologinya luar biasa, sehingga mudah. Kalau biasanya polisi yang mengawasi sekarang masyarakat yang awasi polisi,” kata Sudayono saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik berjudul Peran Publik untuk Meningkatkan Kinerja Polri di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo, Jumat (4/11/2022).

Akan tetapi, lanjut Sudaryono, yang jadi masalah saat ini banyak masyarakat yang masih merasa takut dalam membantu polisi. Oleh sebab itu perlu adanya payung hukum atau regulasi yang membawahi fungsi kontrol masyarakat terhadap polri.

“Tapi ini perlu regulasi, agar oarang tidak takut dalam membantu polisi. Mudah mudahan regulasi ini harus diciptakan. Kalau hanya ngomong partisipasi, itu kan hanya omongan semata. Polri juga harus mengeluarkan regulasi bidang-bidang apa saja yang dapat dikontrol,” imbuh Sudayono.

“Peran serta atau partisipasi yang bisa dilakukan dalam dua hal, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung seperti bisa menjadi saksi ahli atau bisa juga dengan mengkritisi atau memberikan masukan terhadap polri,” tuturnya.

Untuk itu lanjut Sudaryono, dengan adanya pengawasan dari masyarakat, kedepan stigma polisi bisa menjadi lebih baik sehingga tidak ada polisi dijauhi masyarakat imbas stigma buruk.

“Polisi itu kalau sudah pensiun dijauhi masyarakat, itu karena stigma jeleknya gak bisa lepas. Dan ini faktanya gak bisa dihindarkan,” pungkasnya.

Recent Posts

Mahfuz Sidik Bekali Anggota DPRD Partai Gelora Seni Komunikasi dan Strategi Politik Hadapi Pemilu 2029

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, menegaskan pentingnya kemampuan…

4 menit yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Ekspor Satu Pintu Harus Jadi Instrumen Hilirisasi, Bukan Sekadar Ubah Jalur Penjualan Komoditas

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor…

53 menit yang lalu

Kemenag: Insentif Guru Madrasah Non ASN Mulai Cair Akhir Juni 2026

MONITOR, Jakarta - Kabar baik datang dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan…

3 jam yang lalu

Kementan Dorong Konsumsi Protein Hewani, Siapkan Generasi Emas 2045 Sejak Usia Dini

MONITOR, Tangerang – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong peningkatan konsumsi protein hewani sebagai bagian dari strategi…

5 jam yang lalu

Jelang Penutupan MagangHub Batch III, Kemnaker Imbau Peserta, Mentor, dan Operator Lengkapi Tahapan Akhir

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau seluruh peserta, mentor, dan operator penyelenggara magang untuk…

5 jam yang lalu

Fase Pemulangan Gelombang II dari Madinah Dimulai, 48 Persen Jemaah Telah Tiba di Tanah Air

MONITOR, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari…

5 jam yang lalu