Prof Rokhmin: Budidaya Tambak Udang Harus Jadi Prioritas

MONITOR, Jakarta – Guru Besar Fakulta Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan budidaya udang harus menjadi proritas karena industri Budidaya Udang sangat potensial untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun), berkualitas (banyak menyerap tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh pelaku usaha secara adil), dan berkelanjutan (sustainable).

Demikian disampaikan Prof Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber National Shrimp Action Forum 2022 ”Revitalisasi, Akselerasi, Investasi dan Sinergi untuk Kebangkitan Industri Udang Nasional” yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Grand Sahid Hotel, Jakarta Rabu (26/10/2022).

Mantan menteri kelautan dan perikanan itu menekankan pentingnya penyusunana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) penerapan budidaya tambak udang terpadu dan ramah lingkungan (on-farm) diantaranya meliputi; (1) site selection atas dasar RTRW; (2) economy of scale; (3) Best Aquaculture Practices; (4) Integrated Supply Chain Management System [terpadu hulu (hatchery, pakan, ALSINTAN) – hilir (industri pengolahan & pemasaran]; (5) teknologi mutakhir (Industry 4.0) pada setiap rantai pasok; dan (6) prinsip-prinsip Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Sustainable Development).

Atas dasar target produksi program Revitalisasi dan Ekstensifikasi, terang Rokhmin pemerintah bekerjasama dengan swasta dan stakeholder lainnya menyediakan infrastruktur, sarana produksi (bibit, benur, pakan, dll), tenaga kerja (SDM), dan pendanaan termasuk penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengemasan udang guna menghasilkan produk olahan udang yang berdaya saing tinggi (QCD).

“Kembangkan kemitraan saling menguntungkan dan menghormati antara petambak – supplier – processor (pabrik pengolahan) dan marketer (eksportir) guna memastikan kontinuitas suplai bahan baku dan stabilisasi harga,” tutur Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) ini.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut juga mendorong penguatan dan pengembangan pasar domestik dan ekspor, Penyempurnaan dan implementasi SISLOGKANAS, Pengendalian pencemaran perairan, dan konservasi biodiversity, Mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global, dan bencana alam lain.

“Penyediaan skim kredit khusus, dengan persyaratan relatif lunak (bench marking dengan Ekuador, China, dan Vietnam). Program Revitalisasi dan Ekstensifikasi sebaiknya dilakukan oleh swasta dan masyarakat, dana APBN KKP sebaiknya untuk membangun infrastruktur, SDM, dan regulasi,” jelasnya.

Pemerintah, tegas Prof Rokhmin harus melindungi usaha tambak udang dan pengusahanya dari pungli dan gangguan keamanan berusaha lainnya. Pemerintah harus menetapkan udang sebagai komoditas unggulan nasional, seperti halnya sawit.

“Bangun “Indonesia Shrimp Farming Incorporated”. Selanjutnya, kebijakan politik-ekonomi (moneter, fiskal, ekspor – impor, Iklim Investasi, dll) harus kondusif,” pungkasnya.