MONITOR, Banjarmasin – Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin menerima berbagai keluhan masyarakat dan nelayan saat melakukan rses di Tanah Bumbu. Keluhan yang disampaikan masyarakat yaitu terkait sulitnya mendapat BBM dan Pupuk Subsidi serta keanggotaan BPJS yang non aktif secara tiba-tiba.
“Kami sedang mencari solusi terkait permasalahan-permasalahan tersebut,” kata M. Syaripuddin.
Untuk masalah nelayan yang sulit membeli BBM bersubsidi, karena kuota yang terbatas dan harga yang mahal, dia memberikan solusi jangka pendek. Politisi PDIP itu meminta nelayan melengkapi legalitasnya dan menyampaikan datanya ke dinas terkait untuk kemudian disampaikan ke Pertamina.
“Jadi nanti Pertamina bisa menunjuk SPBU mana saja yang harus melayani pembelian BBM bersubsidinya kepada para petani nelayan yang sudah memiliki surat rekomendasi,” katanya.
Sementara untuk solusi jangka panjang, Bang Dhin meminta Pertamina menambah kuota BBM bersubsidi dan mendirikan SPBN di area permukiman yang mayoritas warganya adalah petani nelayan.
Masalah lain yang ditemui Bang Dhin selama reses adalah soal hilangnya keanggotaan BPJS masyarakat Tanah Bumbu. Informasi yang diperoleh, jumlah warga yang keanggotaan BPJS-nya tiba-tiba non aktif berjumlah ribuan.
“Ada banyak warga yang kaget saat berobat ke rumah sakit, karena mereka baru tahu BPJS-nya non aktif. Sementara untuk mengurus ulang, perlu waktu lagi,” katanya.
Berdasarkan keterangan Pemkab Tanah Bumbu melalui Kepala Dinas Kesehatan, Budi, non aktifnya BPJS Kesehatan tersebut karena banyak data yang dobel. Saat ini peserta BPJS di Tanah Bumbu mencapai 53.622.
Keluhan lainnya yakni soal pupuk. Petani menginginkan agar pemerintah mempermudah petani mendapatkan pupuk subsidi maupun non subsidi.
“Insyaallah saya bantu. Saya carikan solusinya,” katanya.
Reses ini berlangsung dari 11 hingga 19 Oktober 2022. Sejumlah tempat yang dia kunjungi antara lain Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Tengah, Batulicin, Karang Bintang, dan Mantewe.
