Categories: PEMERINTAHAN

Airlangga: Kompor Listrik Tak Akan Diberlakukan Tahun 2022

MONITOR, Jakarta – Pemerintah menyatakan saat ini belum ada keputusan mengenai penggunaan kompor listrik. Bahkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan di tahun 2022 ini.

“Saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3kg ke kompor listrik,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi persnya, belum lama ini.

“Program ini juga tidak akan diberlakukan di tahun 2022 ini,” sambungnya.

Airlangga menambahkan, Pemerintah akan selalu terbuka untuk mendengar aspirasi dan masukan dari seluruh masyarakat serta melihat secara langsung di lapangan dengan memperhatikan kepentingan publik.

Selain itu, dikatakan Airlangga, Pemerintah juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi emisi gas karbon sebagai komitmen untuk mengatasi perubahan iklim.

Recent Posts

Sambut Hari Raya Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan 7,4 Juta Tabung LPG 3 Kg

MONITOR, Jakarta - Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pertamina Patra Niaga kembali memastikan…

4 jam yang lalu

Ini Petunjuk Ibadah bagi Jemaah Haji Wukuf!

MONITOR, Jakarta - Pada fase Wukuf, ada 1.392 jemaah haji Indonesia dari kloter (kelompok terbang)…

7 jam yang lalu

Israel Serang RS Indonesia di Gaza, DPR Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam serangan militer Israel terhadap Rumah Sakit…

10 jam yang lalu

DPR Minta Oknum Daerah yang Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Gunung Kuda Cirebon Juga Diusut!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti insiden longsor yang merenggut 21…

11 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan Kongres Advokat Indonesia Kerja Sama Pendampingan Hukum bagi UMKM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepakat bekerja sama dengan Kongres…

11 jam yang lalu

DPR Kritik Program Bantuan Subsidi Upah, Banyak Pekerja Rentan Terabaikan Karena Tak Punya BPJS Ketenagakerjaan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik program Bantuan Subsidi Upah (BSU)…

13 jam yang lalu