Categories: PARLEMEN

Pemerintah Diminta Libatkan DPR dalam Penetapan ZEE RI-Vietnam

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diharapkan melibatkan parlemen dalam melakukan perundingan mengenai mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Permintaan ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie.

“Ini masalah kedaulatan, hal yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga kewajiban DPR untuk terlibat, karena merupakan perwakilan rakyat,” ujar Syarief dalam keterangannya.

Ia pun meminta Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan kepada DPR dan publik. Sebab menurutnya, proses perundingan antardua negara tersebut tidak transparan.

Menurut anggota Komisi V DPR itu, penetapan batas ZEE tersebut akan berdampak pada dua sisi, yakni kedaulatan dan ekonomi. Dari segi kedaulatan, perlu diketahui penetapan batas wilayah negara merupakan isu yang sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Sedangkan dari segi ekonomi, Indonesia sebagai negara maritim yang kaya sumber daya laut tentu sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan untuk mengisi kas negara dan juga demi kestabilan ekonomi. Bahkan dari segi individual sekalipun, ada banyak nelayan yang terdampak apabila konsesi itu menjadi persetujuan bersama,” ujarnya.

“Jadi pentingnya ada evaluasi ulang oleh pemerintah agar negara dan rakyat tidak dirugikan,” tandasnya.

Recent Posts

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

2 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

5 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

11 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

11 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

12 jam yang lalu

Kuliah Subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Prof Rokhmin: Imtak dan Penguasaan Iptek Fondasi Kemajuan Bangsa

Dalam kuliah subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Guru Besar IPB University itu menekankan…

24 jam yang lalu