MONITOR, Bekasi – Pemuda Muhammadiyah menyoroti fenomena kebocoran data warga negara Indonesia yang belakangan ini terjadi. Salah satu akun twitter atas nama @bjorxanism membuat geger warganet tanah air. Penilaian mereka pun beraneka ragam, ada yang menanggapi secara positif, adapula yang negatif.
Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bekasi, Imamul Khairi, menilai fenomena semacam ini tidak dapat dipungkiri. Ancaman siber acapkali terjadi di beberapa negara. Menurutnya apa yang dilakukan hacker Bjorka bukan sesuatu yang fatal, ini hanyalah ekspresi sebagai bentuk protes terhadap beberapa hal yang dianggap tidak mampu diselesaikan oleh negara.
“Kami menganggap bahwa ancaman siber ini terjadi sebagai bentuk ekspresi seseorang atas kekecewaan yang mungkin pernah ia alami. Ini biasa di negara demokrasi, mengungkapkan rasa itu kan biasa. Tinggal bagaimana cara yang digunakan, mungkin mbah Bjorka melakukannya dengan cara yang tidak biasa dilakukan orang-orang pada umumnya,” jelas Imamul Khairi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9/2022).
Menurut analisanya, ada celah yang muncul karena hubungan kausalitas. “Pasti ada sebab maka terjadilah akibat. Mungkin saja transparasi informasi yang selama ini digembor-gemborkan memunculkan api (celah) yang mengakibatkan loss-nya data yang kita miliki,” tambahnya.
Lebih jauh, Pengurus KNPI Kabupaten Bekasi ini juga mengungkapkan sudah saatnya menguji efektifitas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang disahkan beberapa hari lalu.
“Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) kan sudah disahkan. Kita lihat sejauh mana efektivitasnya bekerja kala masifnya kebocoran data seperti saat ini. Masyarakat tak perlu panik, kami kira tim khusus yang sudah dibentuk presiden juga harus segera menuntaskan persoalan ini, jangan dibiarkan larut lalu bias tak berbekas,” ujarnya.
Aktivis Pemuda Muhammadiyah yang akrab disapa ‘Akay’ ini juga mendorong pemerintah agar cepat melakukan perbaikan sistem informasi serta mengevaluasi kebocoran data yang sudah terjadi demi meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat.
“Ancaman Siber ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan, pasti ada hikmahnya. Fenomena ini mengajarkan kita untuk selalu mawas diri dan tetap hati-hati. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi harus dibarengi dengan kemampuan mendeteksi setiap kemungkinan negatif yang akan terjadi. Itu biasa, dan kita sering menyebutnya sebagai resiko perkembangan IPTEK. Namun saat ini pemerintah harus fokus juga pada penanganan masalah siber guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem data informasi yang kita miliki,” pungkasnya.
