MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menyoroti peran Bank Indonesia (BI) dalam menekan laju inflasi di Kepulauan Riau. Sejauh ini, menurut Hafisz peran BI sudah cukup berjalan on the track.
Hanya saja, kata dia, ada beberapa kebijakan yang harus disorot menyoal pengendalian peredaran rupiah. Diantaranya, pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak perlu dianggarkan ke dalam APBN seharusnya tidak dianggarkan, sehingga akhirnya membebani APBN.
Menurut politisi PAN itu, pemerintah tidak perlu berpikir karena beban terlalu besar, sehingga pemerintah mengambil risiko yang tidak terlalu populer, dan tidak konstruktif bagi rakyat. Sehingga, dirinya berharap dalam waktu dekat pemerintah, dapat mengevaluasi dan meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.
“Sehingga pemerintah akhirnya mencabut (anggaran) Rp11,2 triliun untuk menutup subsidi BBM rakyat miskin. Ini yang saya sesalkan. Mestinya pos-pos pembangunan yang tidak penting, yang tidak mengungkit angka pertumbuhan itu ditutup, kembalikan kepada hak rakyat. Bukankah pasal 33 mengatakan ketika rakyat susah maka negara harus hadir, ini yang saya sampaikan bahwa tanggung jawab ini harus kita urai,” tutupnya.
 dalam menekan laju inflasi di Kepulauan Riau){kind=link}