Politikus PDIP Minta Pemerintah Batasi Pembelian BBM

MONITOR, Jakarta – Usai kebijakan menaikkan harga BBM Bersubsidi diterapkan, Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino meminta kepada pemerintah untuk segera menerapkan pembatasan pembelian BBM, khususnya BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Hal ini supaya konsumsi kedua BBM tersebut lebih tepat sasaran. Menurut Harris, sampai detik ini pemerintah belum merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Diketahui, Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi melalui revisi aturan itu dengan sistem melakukan registrasi di MyPertamina. Namun memang, semenjak harga BBM Pertalite, Solar Subsidi dan Pertamax mengalami kenaikan pada 3 September 2022, persoalan pembatasan BBM itu tenggelam dan belum diketahui apakah akan dijalankan pada tahun ini atau tidak.

“Narasi pemerintah menaikkan harga BBM adalah bagaimana subsisidi tepat sasaran, kalau mau tepat ya dibatasi, sampai detik ini Perpres belum direvisi, ini akan menjadi perhatian. Harap (Perpres) segera direvisi,” ungkap Harris dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN, Jakarta, Kamis (8/9/2022). 

Dikatakan Harris, besaran subsidi energi tahun ini akan mengalami pembengkakan yang luar biasa, yakni diperkirakan mencapai Rp440-an triliun. Namun pada tahun 2023, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp336,7 triliun.

Itu artinya, kata Haris, dengan subsidi yang turun seharusnya ada kebijakan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi.

“Berarti pasti pembatasan yang akan dilakukan atau naik harga lagi? Tentunya kami sangat tidak setuju atas kenaikan harga lagi, sehingga harus segera dilaksanakan pembatasan di tahun ini,” pungkas Legislator PDI Perjuangan itu.