MONITOR, Jakarta – Kenaikan harga BBM Bersubsidi mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, lantaran harga minyak dunia saat ini diketahui tengah turun. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani justru menyebut, kenaikan harga BBM di dunia sudah terjadi sejak semester 2 tahun 2021 lalu.
Kenaikan itu ditandai dengan melambungnya harga-harga komoditas. Saat itu, kata Sri Mulyani, APBN 2022 disusun dengan asumsi ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) US$63/barrel.
“Dengan munculnya konflik geopolitik tahun ini, ICP telah melambung di atas US$100/barrel dan perubahan kurs menjadi Rp14.450/US$. Dengan kondisi ini, pemerintah hadir dan telah dengan sekuat tenaga menahan agar kenaikan ICP tidak dibebankan langsung kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam sesi wawancara dengan Kompas TV, Rabu (7/9/2022).
Ia pun menjelaskan, Pemerintah menambah anggaran subsidi kompensasi hingga 3 kali lipat dari Rp152 Triliun menjadi Rp502,4 Triliun. Namun seiring perkembangan harga ICP dan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi yang sebagian besar dinikmati masyarakat ekonomi menegah atas, anggaran tersebut harus ditambah hingga Rp698 Triliun.
“Inilah yang mendorong pada pilihan untuk menyesuaikan harga BBM. Bagaimana dalam situasi sulit ini kita bisa memperbaiki kebijakan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan alokasi, tapi tentu kelompok menengah atas juga ikut bergotong-royong,” tuturnya.
Namun ia menegaskan, Negara akan tetap hadir melalui pemberian subsidi BBM yang jumlahnya melewati Rp502,4 T. Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan bantalan sosial sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat rentan dan miskin akibat inflasi yang terjadi, dan juga untuk menekan tingkat kemiskinan.
“Kita tingkatkan ketahanan pangan juga kita berikan reward dalam bentuk insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasinya sehingga lebih rendah dari inflasi nasional,” pungkasnya.
