Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR, 6 September 2022
MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani bersyukur RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (RUU P2) APBN Tahun Anggaran 2021 telah selesai dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi UU.
Selama proses pembahasannya, kata Sri Mulyani, RUU P2 APBN TA 2021 ini telah mengikuti aturan dan proses legislasi DPR. Pemerintah juga telah menerima catatan dan masukan dari seluruh fraksi DPR untuk perbaikan dan efektivitas pengelolaan APBN serta berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dituangkan dalam UU P2 APBN 2021.
Ia menjelaskan, di tahun 2022, APBN masih akan berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi APBN dan reformasi struktural.
“Kita sadari bersama bahwa kerja keras belum selesai. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk terus bekerja keras memberikan yang terbaik kepada rakyat,” ucap Sri Mulyani dapat forum Sidang Paripurna, Selasa (6/9/2022).
Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan selalu melindungi terutama masyarakat miskin dan rentan, menjaga pemulihan ekonomi, serta menjaga APBN tetap sehat sebagai instrumen kebijakan yang efektif bagi pembangunan nasional.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuka pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan…
MONITOR, Jakarta — Sebagai wujud kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj)…
MONITOR, Jakarta - Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kelimpahan sumber daya alam untuk mengejar pertumbuhan…
MONITOR, Banda Aceh — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyatukan berbagai organisasi profesi guru lintas agama dalam Konfederasi Organisasi…
MONITOR, Palu - Forum Mahasiswa Indonesia Timur (FORMIT) menggalang dana untuk membantu masyarakat terdampak bencana…