Categories: BERITA

Ini Alasan PKS Kabupaten Bogor Tolak Kenaikan Harga BBM

MONITOR, Bogor – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor DPD PKS, Kabapaten Bogor, Rabu (08/09/2022).

Partai tersebut pun bertekat akan mengawal aspirasi penolakan Kebijakan kenaikan harga BBM itu untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Dalam surat pernyataan sikapnya tertanggal 7 September 2022, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan penolakan PKS Kabupaten Bogor terhadap

Pertama, PKS menilai kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat dan langsung dirasakan dampaknya oleh pedagang keliling, pengemudi ojek, pengemudi angkot, buruh, nelayan dan petani.

Kedua, PKS menilai rakyat berpenghasilan kecil sangat merasakan dampaknya. Di satu sisi, daya beli belum begitu pulih pasca pandemi, di sisi lain harga-harga merangkak naik. Kebijakan kenaikan harga BBM ini menimbulkan efek domino yang makin mencekik rakyat kecil.

Ketiga, PKS menilai, setelah kenaikan BBM, banyak keluhan dari masyarakat terutama menurunnya penghasilan, sementara pengeluaran semakin bertambah. Pendapatan makin seret karena harga ikut naik. Para pedagang dan pekerja informal mengeluh tekor.

“(Kemudian) penolakan kenaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat,” kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, dalam siaran persnya kepada MONITOR, Rabu (07/09/2022).

“Bantuan yang diberikan untuk meringankan dampak kenaikan tidak sebanding dengan kondisi rakyat kecil yang semakin terpuruk. Pemerintah harus berani membatalkan keputusan ini untuk memulihkan ekonomi rakyat,” sambungnya.

Atas pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor pun diminta mengawal aspirasi penolakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

“PKS sangat mengerti kesulitan rakyat dan menyatakan berpihak kepada mereka. Oleh karena itu PKS bersama rakyat terutama wong cilik, menolak keras kenaikan harga BBM,” pungkas Dedi.

Recent Posts

Karhutla di Aceh dan Sumut, Puan Tekankan Penanganan Bencana Harus Preventif

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan…

3 jam yang lalu

3 WNI Overstay Merampok di Jepang, DPR: Cerminan Pengawasan PMI Masih Banyak Lubangnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti kasus tiga Warga Negara Indonesia…

5 jam yang lalu

Panglima TNI Terima Kunjungan Kasad Singapura

MONITOR, Jakarta - Komitmen memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura kembali ditegaskan melalui…

7 jam yang lalu

Menteri PU Respon Cepat Banjir Jabodetabek, Kerahkan Pompa Mobile di 14 Titik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…

9 jam yang lalu

Banyak Kasus Intoleransi, DPR: Beribadah adalah Hak Konstitusional dan Dilindungi Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…

10 jam yang lalu

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid, Termasuk dalam RPJMD

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…

11 jam yang lalu