MONITOR, Jakarta – Pemerintah telah menaikkan harga BBM Bersubdisi terhitung pada Sabtu, 3 September 2022. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
Ia melihat bantuan sosial (Bansos) alih-subsidi bahan bakar minyak berpotensi tidak akurat, dimana jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3 seperti yang diakui Presiden Jokowi dalam keterangan persnya.
“Presiden Jokowi sendiri yang pernah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun, mengakui bahwa bansos alih-subsidi BBM tidak akan sepenuhnya tepat sasaran. Jika demikian dan di era di mana harga minyak dunia sedang turun, pemerintah Malaysia juga turunkan harga BBM, maka sebaiknya janji jaminan tidak menaikkan harga BBM itu yang dipenuhi, sekaligus dengan serius memperbaiki data yang berhak menerima bansos reguler karena selalu jadi temuan dari BPK,” ucap Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).
“Tidak justru begitu saja meloncat dengan keputusan baru subsidi BBM dialihkan menjadi bansos. Karena dampak dari kenaikan BBM akan memunculkan masalah-masalah sosial dan inflasi serta lonjakan angka kemiskinan yang lebih besar dari dampak singkat pertahanan daya beli dengan pemberian bansos pengalihan subsidi BBM tersebut,” terangnya.
Ia menambahkan, ketidaktepatan sasaran penerima bansos ini akibat ketidakakuratan semakin terlihat nyata dari penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dimana, Mensos menyampaikan terbuka adanya data 18.486.756 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah siap salur, sementara sisanya yakni 313.244 masih dalam proses cleansing atau pembersihan data.
