Minggu, 2 Oktober, 2022

Semangati Mahasiswa FPIK USNI, Prof Rokhmin: Sektor Perikanan itu Mensejahterakan, Bukan Ecek-ecek

MONITOR, Jakarta – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University yang juga mantan Menteri kelautan dan perikanan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memberikan kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Perikanan Universitas Satya Negara (USNI) Jakarta, Kamis (1/8/2022)

Pada kesempatan tersebut, Rokhmin Dahuri memberikan semangat kepada para mahasiswa perikanan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat mensejahterakan sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi nasional sekaligus potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

“Saya tegaskan kepada adik-adik mahasiswa disini bahwa sektor perikanan itu mensejahterakan, bisa menjadi prime mover (penggerak) ekonomi bangsa Indonesia, sektor perikanan itu bukan ecek-ecek,” ujar Rokhmin Dahuri.

Ketua Umum  Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) menjabarkan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai modal dasar pembangunan diantaranya Jumlah penduduk 274 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040. “Ini merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar,” tuturnya.

- Advertisement -

Potensi lainnya dalah bahwa Indonesia Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Kemuidan posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

“Indonesia juga merupakan negara rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). Artinya mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” katanya.

Menurut Rokhmin Dahuri, untuk menuju Indonesia emas 2045 maka diburtuhkan roadmap atau peta jalan agar Indonesia keluar dari jebakan negara dengan penghasilan ekonomi menengah atau Midle-Income Trap. Adapun persyaratan Sosial-Ekonomi dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat itu adalah Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun dan berkualitas.

“Kemudian investasi plus ekspor harus lebih besar dari konsumsi dan impor (I + E > K + Im), Koefisien Gini atau kesenjangan ekonomi kurang dari 0,3 (inklusif), serta Ramah Lingkungan & berkelanjutan (Sustainable),” terangnya.

Rokhmin Dahuri yang juga guru besar Mokpo National University Korea Selatan itu menjabarkan total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia yakni sebasar US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional 2020. Mampu menyerap lapangan kerja sebanyak 45 juta orang atau 30% total angkatan kerja Indonesia.

“Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya lebih dari 30%,” tutunya.

Adapun total potensi lestari SDI Laut Indonesia mencapai 12,54 juta ton, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB sebesar 80% atau 10,03 juta ton.

Sektor kelautan dan perikanan lanjut Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu berperan strategis diantaranya pertama, Mengatasi segenap permasalahan dan tantangan pembangunan Sektor KP pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kedua, Dengan menggunakan inovasi teknologi dan manajemen profesional (modern), meningkatkan pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable) menuju Indonesia Emas, paling lambat pada 2045.

Ketiga, Tantangan pembangunan utama Indonesia adalah bahwa sudah 77 tahun merdeka, tetapi status (pencapaian) pembangunannya baru sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country), dengan GNI (Gross National Income) per kapita hanya US$ 3.870 pada 2021 (Bank Dunia, 2021).

“Ini harus segera diatasi, sebab dari sekitar 194 negara anggota PBB, sampai sekarang baru 55 negara (28%) yang telah mencapai status negara maju dan makmur,” terangnya.

Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 tersebut mengungkapkan bahwa saat ini sektor kelautan dan perikanan dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional (low technology) dan berskala Usaha Kecil dan Mikro  Sehingga, tingkat pemanfaatan SDI, produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan pada umumnya rendah. Nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) rendah.

Selanjutnya ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale) dan lain sebagainya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER