MONITOR – Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat; semua sektor pembangunan termasuk perikanan budidaya (akuakultur), pertanian, pertambangan dan energi, serta industri manufaktur harus mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutannya.
Hal tersebut disampaikan Guru Besar IPB Bidang Sumberdaya Laut dan Pesisir, Prof Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber summer course berskala internasional dengan tema “Tropical Aquaculture and Fisheries Management under Global Environmental Changes” yang dilaksanakan Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Universitas Gadjah Mada (UGM) secara daring, Rabu (3/8/2022).
Terkait dengan budidaya, mantan Menteri kelautan dan perikanan tersebut memaparkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan: (1) protein hewani termasuk ikan bersirip, krustasea, moluska, dan beberapa invertebrata; (2) rumput laut; (3) ikan hias dan biota air lainnya; dan (4) perhiasan tiram mutiara dan organisme air lainnya. Sedangkan peran dan fungsi budidaya non-konvensional (masa depan): (1) pakan berbasis alga; (2) produk farmasi dan kosmetika dari senyawa bioaktif mikroalga, makroalga (rumput laut), dan organisme akuatik lainnya; (3) bahan baku yang berasal dari biota perairan untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan; (4) biofuel dari mikroalga, makroalga, dan biota perairan lainnya; (5) pariwisata berbasis akuakultur; dan (6) penyerap karbon yang mengurangi pemanasan global.
“Sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan Indonesia dimana sejak 2009 hingga saat ini Indonesia telah menjadi penghasil ikan dan hasil perikanan terbesar kedua dunia (FAO, 2010; FAO, 2020),” katanya.
“Jelasnya, seiring dengan permintaan ikan, produk ikan, dan jasa lingkungan ekosistem laut yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka peran sektor kelautan dan perikanan juga semakin penting dan strategis,” jelas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.
Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap perubahan iklim global. Oleh sebab itu perlu langkah serius menyelamatkan perikanan dan kelautan Indonesia, karena sekitar 16 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan dan kelautan.
“Perubahan iklim adalah hal yang nyata, seperti halnya dampak negatifnya bagi perikanan. Masalah ini harus dihadapi bersama secara global,” jelasnya.
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu menegaskan bahwa dibutuhkan Pendekatan Sistem untuk Akuakultur Indonesia yang Presisi, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkelanjutan, Tindakan Mitigasi Dan Adaptasi Bidang Perikanan Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Global, Mitigasi Perubahan Iklim adalah setiap tindakan yang diambil untuk secara permanen menghilangkan atau mengurangi risiko jangka panjang dan bahaya perubahan iklim terhadap kehidupan manusia.
“Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (IPCC) mendefinisikan mitigasi sebagai: “Intervensi antropogenik untuk mengurangi sumber atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca”. Pemerintah Indonesia telah secara sukarela berjanji untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 26% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan dukungan internasional, dibandingkan skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2020,” terang Prof Rokhmin.
Jika pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan ingin terwujud, kata Prof. Rokhmin Dahuri sangatlah penting bagi Indonesia untuk melakukan mitigasi dan adaptasi yang tepat terhadap perubahan iklim global. Prof Rokhmin Dahuri membeberkan 8 Program Kementerian Kelautan & Perikanan yang didedikasikan untuk mendukung Mitigasi Perubahan Iklim.
Akuakultur, jelasnya, sebagai sistem produksi flora dan fauna di lingkungan yang terkendali, mungkin lebih baik ditempatkan untuk beradaptasi dengan Perubahan Iklim. Namun, ketika kolam terbuka atau lingkungan laut digunakan, efek GCC pada karakteristik air (pengasaman, ketersediaan oksigen, suhu, salinitas, dan permukaan laut) harus ditangani.
Dijelaskan Prof. Rokhmin tentang tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di era perubahan iklim, diantaranya seperti kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan bakar fosil hingga bertenaga surya.
Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan, ecara manajemen bisnis, ekonomi, dan sosial-budaya; akuakultur berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan menerapkan empat prinsip berikut.
Pertama adalah memastikan bahwa setiap unit usaha (bisnis) akuakultur harus memenuhi skala ekonominya. Yakni besarnya unit usaha yang keuntungan bersihnya cukup untuk memberikan pendapatan yang mensejahterakan pengusaha dan seluruh karyawan usaha akuakultur termaksud secara berkeadilan.
Kedua adalah mengaplikasikan sistem manajemen rantai pasok terpadu, dari mulai sub-sistem pasca produksi, produksi, industri pasca panen (processing and packaging) sampai pemasaran. Dalam sub-sistem pasca produksi, pemerintah melalaui BUMN/BUMD atau mendorong sektor swasta untuk memproduksi sarana produksi akuakultur yang kompetitif dalam jumlah mencukupi di setiap kawasan akukultur di seluruh wilayah NKRI. Demikian juga halnya untuk sub-sistem industri pasca panen dan pemasaran.
Ketiga, mulai dari pemilihan lokasi usaha, desain dan konstruki akuakultur sampai operasional usaha akuakutur harus dilaksanakan secara ramah lingkungan. Contohnya, lokasi usaha akuakultur mesti di luar kawasan lindung dan sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.
Keempat, pemerintah harus meningkatkan kapasitas seluruh pengusaha akuakultur berskala UMKM dan memberikan akses seluas-luasnya kepada mereka untuk memperoleh modal, teknologi, pasar, informasi, dan aset ekonomi lainnya.
“Dengan demikian, semua pengusaha akuakultur UMKM akan mampu menerapkan Good Aquaculture Practices dan prinsip-prinsip manajemen tersebut di atas,” ujarnya.
