MONITOR, Surakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung penambahan jumlah kuota dan pembangunan asrama haji yang baru, serta penguatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Komisi VIII DPR RI ingin memastikan beberapa mitra kerjanya, yang utama soal haji, sekaligus evaluasi pelaksanaan. Kemungkinan kuota akan meningkat maka beberapa tempat menjadi pertimbangan untuk membuat asrama haji baru,” katanya Ganjar menerima kunjungan kerja rombongan anggota DPR RI di Kota Surakarta, dikutip dari Antara.
Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan banyak sekali simulasi-simulasi untuk mereka agar bisa memberikan fasilitas yang baik diantaranya bagaimana naik pesawat terbang, membuka kunci hotel, bahkan terkait keran air panas-dingin.
Menurut dia hal itu memang seakan sepele, tapi perlu disimulasikan karena tidak semua jemaah haji mengetahui caranya sebab di temukan beberapa kasus jamaah haji di Tanah Suci kesulitan menggunakan fasilitas itu.
“Itu sepele tapi sangat penting, tentu saja berkaitan dengan peningkatan jumlah kapasitas calon jamaah haji, khususnya yang di Jawa Tengah, rasa-rasanya perlu satu lagi dibuat asrama haji, tapi di wilayah pantai utara (pantura). Sebenarnya yang paling bagus di sekitar Semarang Raya, apakah nanti di Semarang, Demak, atau Kendal. Sekarang kami akan coba carikan,” katanya didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan lain yang disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja reses tersebut adalah pembahasan terkait undang-undang kebencanaan dan dalam hal itu secara khusus disampaikan akan dilakukan review terkait kelembagaan BNPB.
“Kalau menurut saya ini juga harus dilakukan penguatan karena Indonesia ini area yang rawan bencana. Bagaimana manajemennya dan partisipasi daerah, itu mungkin peraturan pelaksanaannya musti dilakukan dan kami siap dukung semuanya,” katanya.
Persoalan berikutnya adalah mengenai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) karena dalam praktiknya banyak menemukan kendala, terutama ketidaksesuaian penerima bantuan sosial.
Menurut dia DTKS harus segera dituntaskan maka pemerintah daerah siap untuk membantu pemerintah pusat dengan melakukan verifikasi dan validasi data.
“Rasanya ini penting untuk ada crash program, ini tadi saya usulkan kepada kawan-kawan yang ada di sana, termasuk mengintegrasikan warga yang masuk kategori miskin itu punya kategori apa saja, sektornya apa saja, berapa jumlahnya, dan itu mesti terintegrasi dalam satu data,” katanya.
Integrasi data tersebut hingga saat ini belum semuanya tercakup misalnya terkait Program Indonesia Pintar (PIP) untuk bantuan pendidikan yang belum terintegrasi, berbeda dengan bantuan PKH dan KIS yang sudah terintegrasi.
Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan ada kemungkinan kuota jamaah haji internasional akan ditambah dari sebelumnya 2 juta menjadi sekitar 5 juta.
Peningkatan itu tentu juga akan berpengaruh pada kuota jemaah haji dari Jawa Tengah.
Ia mengatakan Jateng merupakan salah satu daerah penyumbang kuota jamaah haji terbanyak dari Indonesia sehingga diperlukan adanya satu asrama haji lagi di Jawa Tengah, tepatnya di daerah pantura.
“Kami ingin ada satu asrama haji lagi di wilayah pantura, nanti bandaranya melalui Bandara Internasional Ahmad Yani. Sudah ada beberapa usulan lokasi tapi masih perlu tindak lanjut lagi, jadi kami ingin pemerintah provinsi ikut membantu penyiapan lahan,” katanya.
Selain asrama haji, Marwan juga menyoroti Program Baznas di Jawa Tengah yang ikut membantu dalam pengentasan kemiskinan.
Tidak hanya memberikan bantuan tunai, tapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan agar masyarakat memiliki keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
