Senin, 8 Agustus, 2022

Dies Natalis ke-61 UNM, Prof Rokhmin beberkan Strategi ‘Memperkokoh Karakter Kewirausahaan’

MONITOR, Makassar – Universitas Negeri Makassar (UNM) memperingati hari lahir (Harlah) atau dies natalis ke-61 tahun di Ballroom Teater Menara Pinisi UNM, Senin (1/7/2022). Hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, Anggota DPR RI Samsu Niang, Forkopimda Sulsel, Bupati Gowa, Bupati Enrekang, dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Makassar.

Pada puncak acara dies natalis tersebut, rektorat UNM mengundang mantan Menteri kelautan dan perikanan, Prof DR Rokhmin Dahuri, MS untuk memberikan orasi ilmiah “Memperkokoh Karakter Kewirausahaan di Era Disrupsi 4.0, Perubahan Iklim, Ketegangan Politik, dan Post Truth”.

Pada kesempatan itu, Rokhmin dahuri mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah, belum sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat adalah rendahnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dan jumlah entrepreneur (wirausahawan). “Banyak faktor penyebabnya, mulai belum adanya rencana pembangunan (Road Map, Blue Print) yang komprehensif dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan sampai dengan masih rendahnya kualitas SDM, etos kerja, dan akhlak bangsa,” ujarnya.

“Sejak awal era Reformasi, setiap ganti presiden, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota; kebijakan dan program nya berganti pula. Jadi, kita ibarat membangun ‘istana pasir’ atau ‘tarian poco-poco’. Tidak ada kemajuan pembangunan yang akumulatif dan berkelanjutan. Etos kerja, produktivitas, daya inovasi, dan akhlak kita sebagai bangsa pun tergolong rendah. Dan, kita mengalami defisit pemimpin bangsa (di Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan swasta) yang capable (berkemampuan), kompeten, memiliki IMTAQ (Iman dan Taqwa) yang kokoh, berkahlak mulia, dan negarawan,” tegas guru besar IPB tersebut.

- Advertisement -

Rokhmin memaparkan Sejak awal Orde Baru sampai sekarang, perekonomian sebagian besar berbasis pada eksploitasi SDA, ekspor komoditas mentah, buruh murah, dan investasi asing. Akibatnya, keuntungan ekonomi (economic rent) dari berbagai kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis kebanyakan lari ke Jakarta atau negara-negara asal investor asing (regional leakages). Negara dan rakyat Indonesia hanya menikmati sebagain kecil keuntungan ekonomi itu atau ‘remah-remah’ nya saja.  

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menjelaskan bahwa ada lima kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

“Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015). Oleh sebab itu, sistem dan lembaga Pendidikan Tinggi harus mampu mendesain dan memberikan kapasitas kepada para mahasiswa nya dan bangsa Indonesia yang dapat mengelola atau mengatasi fenomena VUCA tersebut,” terangnya.

“Melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi nya: Pengajaran/Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kapasitas (knowledge, skills, expertise, dan attitude) yang dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan di era VUCA dengan sukses dan bahagia adalah: kreativitas, inovatif, kemampuan beradaptasi, daya lenting (resillience), agility (kegesitan), kolaborasi (teamwork), positive thinking, entrepreneurship, dan iman dan taqwa menurut agama kita masing-masing,” jelasnya.

Indikator Kinerja Utama

Rokhmin Dahuri yang merupakan duta besar kehormatan Jeju Island and Busan City Korea Selatan itu menyebut ada 10 IKU (Indikator Kinerja Utama, Key Performance Indicators) yang menggambarkan Indonesia Emas yang ditagetkan pemerintah akan dicapai pada 2045 atau satu abad kemerdekaan RI. Pertama adalah bahwa pada 2045 GNI perkapita mencapai 23.000 dolar AS. Target ini dapat tercapai, bila laju pertumbuhan ekonomi dari 2022 – 2045 rata-rata sebesar 6,5% per tahun (Bappenas, 2019).

Kedua, kapasitas teknologi mencapai kelas-1 (technology-innovator country). Ketiga, seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera alias tidak ada yang miskin (zero poverty), dengan garis kemiskinan menurut standar internasional sebesar 2 dolar AS/orang/hari (Bank Dunia, 2021). Keempat, seluruh penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) harus dapat bekerja (punya matapencaharian) dengan pendapatan yang mensejahterakan diri dan keluarga nya (zero poverty).

Kelima, pemerataan kesejahteraan harus adil, dengan koefisien GINI lebih kecil dari 0,3. Keenam, kedaulatan (ketahanan) pangan, energi, farmasi, dan air harus kuat. Ketujuh, IPM mesti diatas 80. Kedelapan, kualitas lingkungan hidup tergolong baik sampai sangat baik. Kesembilan, Indonesia harus berdaulat secara politik. Kesepuluh, pembangunan sosial-ekonomi harus berkelanjutan (sustainable).

Menuju Indonesia Emas 2045

Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 dengan 10 IKU nya, tersebut menurut Rokhmin Dahuri di bidang ekonomi, kita harus mengimplementasikan tujuh kebijakan pembangunan ekonomi: (1) pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19; (2) transformasi struktural ekonomi; (3) mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan; (4) peningkatan kedaulatan/ketahanan pangan, energi, dan farmasi; (5) penguatan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas digital; (6) penciptaan iklim investasi dan kemudahan berbisnis (ease of doing business) yang kondusif, dan atraktif; dan (7) kebijakan politik-ekonomi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

“Karena transformasi struktural ekonomi merupakan prasyarat utama bagi sebuah negara-bangsa untuk dapat lulus dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), dan kemudian menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat,” katanya.

Adapun untuk konteks Indonesia, transformasi struktural ekonomi mencakup enam elemen (proses) berikut. Pertama, dari dominasi kegiatan eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable). Kedua, dari dominasi sektor impor dan konsumsi ke dominasi sektor investasi, produksi, dan ekspor. Ketiga, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Keempat, revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Makanan Minuman, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya. Kelima, pengembangan industri manufakturing baru, seperti mobil listrik, EBT (Energi Baru Terbarukan), Semikonduktor, Baterai, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan Industri 4.0. Keenam, kelima proses pembangunan ekonomi tersebut mesti berbasis pada Ekonomi Digital (Industry 4.0, Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Pancasila.

Sementara itu, Di bidang sosial-budaya, kita mesti meningkatkan kinerja sektor Pendidikan supaya semua anak, remaja, dan orang dewasa mampu menyelesaikan pendidikannya, dari jenjang PAUD, SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi dengan kualitas Pendidikan yang terbaik, a world-class education. Struktur tenagan kerja Indonesia yang saat ini terdiri dari 55% lulusan SLTP (18%) dan lulusan SD atau tidak tamat SD (37%), ke depan melalui perbaikan sektor Pendidikan, semua angkatan kerja minimal lulusan SLTP, seperti halnya di negara-negara maju dan makmur.

“Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi yang saat ini baru mencapai 36,3% pun bisa meningkat seperti di negara-negara maju dan makmur diatas 60%. Kinerja sektor Kesehatan mulai sekarang juga harus disempurnakan untuk menurunkan angka stunting anak-anak kita dari sekarang 30% menjadi 14% pada 2024, gizi buruk dari 17,7% menjadi 10%, dan berbadan kurus dari 10,2% menjadi 5%,” tandasnya.

“Kapasitas riset dan inovasi mulai sekarang juga harus ditingkatkan hingga seperti di negara-negara maju dan makmur. Pasalnya, kapasitas riset dan inovasi sangat menentukan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Terakhir adalah perbaikan etos kerja dan akhlak bangsa melalui Pendidikan agama, budipekerti, contoh teladan dari orang tua dan tokoh masyarakat, dan penciptaan sistem sosial yang kondusif bagi tumbuh kembangnya insan-insan Indonesia yang beretos kerja unggul, berkahlak mulia, dan beriman dan taqwa kepada Tuhan YME menurut agama masing-masing,” tambahnya.

Di bidang politik-hukum-keamanan, pertama yang mesti dibenahi adalah tata kelola pemerintahan yang hingga kini belum mencapai kinerja sebagaimana di negara-negara maju dan makmur. Praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) bukannya membaik, malah kian merajalela. Maka, prinsip-prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) termasuk transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan melayani publik (rakyat) mesti dilaksanakan di setiap unit kerja pemerintah, dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai desa.

Entrepreneurship sebagai Jalan

Entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Salah satu syarat sebuah negara-bangsa bisa maju, sejahtera (adil-makmur), dan berdaulat adalah bila jumlah entrepreneur (wirausahawan)nya lebih dari 7% total penduduk negara tersebut (McCLelland, 2010).

“Namun jumlah entrepreneur di Indonesia masih di bawah 7%, hal ini sesuai yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bahwa rasio kewirausahaan Indonesia hanya 2,89 (2021) atau rata-rata rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,16%. Angka tersebut masih di bawah negara ASEAN lainnya,” ungkapnya.

Dibutuhkan strategi pengembangan kewirausahaan oleh perguruan tinggi diantaranya menurut Rokhmin Dahuri melalui langkah-langkah: (1) memberikan materi Kewirausahaan yang lebih banyak praktik lapangan (learning by doing) dibandingkan pemberian materi yang sifatnya simulasi dalam kondisi yang tidak riil; (2) perguruan tinggi seharusnya melakukan update kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja (demand driven) seperti academic knowledge, analitical skill, managerial skill, teamwork, communication skill, dan leasdership; (3) mengusahakan standar pelayanan minimal dalam menyelenggarakan program pendidikan kewirausahaan sehingga pola penyelenggaraan kewirausahaan dapat mencapai sasaran secara optimal.

Kita juga mestimelakukan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan kewirausahaan. Khususnya kepada para orang tua agar memotivasi dan mendidik anaknya untuk bisa menjadi entrepreneur sukses yang menciptakan lapangan pekerjaan dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar,” tuturnya.

Sementara itu,pemerintah harus melakukan beberapa upaya antara lain melalui Pemberdayaan UKM guna mendorong kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin melalui peningkatan kapasitas usaha, keterampilan, perlindungan, dan pembinaan usaha.

“Pemerintah harus berperan memudahkan wirausahawan dalam akses pinjaman modal, pemerintah juga harus terus mengalokasikan sebagian APBN/APBD untuk perkuat UKM, selain itu meningkatkan peranan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dalam menggulirkan berbagai bantuan perkuatan kepada para wirausaha,” kata Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara itu.

“Pemerintah juga wajib meningkatkan akses pasar melalui peningkatan kualitas, desain, dan harga yang bersaing di pasar domestik maupun internasional, selain itu untuk meningkatkan akses pemasaran juga diperlukan adanya penyederhanaan regulasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rektor UNM, Husain Syam mengatakan di usia yang baru menjadi awal semangat baru untuknya berjuang membesarkan UNM. “Dukungan ini adalah spirit bagi saya untuk bekerja lebih keras membawa UNM lebih maju dan unggul,” katanya.

Usia ke-61 tahun UNM sedang bersiap untuk mencapai akreditasi internasional, enam prodi dipersiapkan untuk memperoleh akreditasi AUN-QA (ASEAN University Network Quality-Assurance) “UNM telah meningkatkan taraf kelembagaan menjadi word class university melalui akreditasi internasional,” terangnya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER