Bakamla RI menerima opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
MONITOR, Jakarta – Bakamla RI kembali mencatat prestasi di bidang keuangan dengan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini didapat selama dua tahun berturut-turut, dan disampaikan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan. Berlangsung di Auditorium BPK, Gedung BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (30/06/2022).
Selain Bakamla RI, terdapat 11 Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang berhasil menerima opini WTP. Diantaranya yaitu Kementerian Politik, Hukum dan HAM; Lembaga Pertahanan Nasional; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilu; Badan Siber dan Sandi Negara; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Badan Narkotika Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Badan Klimatologi dan Geofisika; Dewan Ketahanan Nasional; dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
“Ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari sejumlah jajaran Kementerian dan Lembaga dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam sambutannya.
Sebagai bentuk apresiasi kerja keras K/L, selama dalam proses pemeriksaan ke 12 K/L secara efisien telah menindaklanjuti nilai total temuan minimal Rp. 32,05 miliar dengan melakukan penyetoran atau pengembalian ke kas negara. Hingga tanggal akhir pelaporannya, yaitu 27 Mei 2022, sebesar Rp. 4,33 miliar atau 13.52% dari nilai temuan telah dinyatakan masuk ke kas negara.
“Atas respon yang cepat dari Kementerian dan Lembaga untuk menindak lanjuti temuan tersebut, kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” tambah Nyoman.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani turut bangga atas prestasi petenis putri Indonesia,…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti dampak serius…
MONITOR, Jakarta - DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun…
MONITOR, Bali - Indonesia resmi memegang kursi keketuaan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East…
MONITOR, Lumajang - Pimpinan Wilayah Jaringan Muslim Madani (JMM) Jawa Timur secara resmi mengeluarkan pernyataan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menanggapi pembentukan 500 Batalyon Infanteri…