MONITOR, Karawang – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang juga mantan Menteri kelautan dan perikanan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memberikan kuliah umum di Politeknik Karawang dengan tema “Peningkatan Peran Poltek KP Karawang dalam Mendukung Kebijakan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Indonesia” yang diselenggarakan di Gedung Lecture, Karawang, Kamis, (16/5/2022).
Pada kesempatan tersebut, Rokhmin Dahuri memberikan pesan dan semangat kepada para mahasiswa dan civitas akademika untuk membekali SDM berkualitas yang mampu menguasai, menghasilkan, dan menerapkan hasil riset (inovasi IPTEKS) dalam segenap aspek kehidupan bangsa.
“Sejarah dan fakta empiris membuktikan, bahwa bangsa yang maju, makmur, dan berdaulat sejak masa Kejayaan Romawi, Era Keemasan Umat Islam (Fathu Makkah 645 M – berakhirnya Khilafah Utsmaniyah Turki 1924 M), hingga hegemoni Kapitalisme (1924 M – sekarang) adalah mereka yang memiliki SDM berkualitas yang mampu menguasai, menghasilkan, dan menerapkan hasil riset (inovasi IPTEKS) dalam segenap aspek kehidupan bangsanya,” katanya.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu mengungkapkan bahwa hampir semua indikator yang terkait dengan dengan kapasitas IPTEK, Riset, Inovasi, dan Kualitas SDM bangsa Indonesia masih rendah (tertinggal) sehingga menyebabkan Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam (SDA), tetapi belum mampu keluar dari middle-income trap dan menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat.
“Pada tataran praksis, penyebab itu karena kita belum punya Rencana Pembangunan Nasional yang holistik, tepat, dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan. Sejak awal era Reformasi, setiap ganti presiden, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota; kebijakan dan program nya berganti pula. Jadi, kita ibarat membangun ‘istana pasir’ atau ‘tarian poco-poco’. Tidak ada kemajuan pembangunan yang akumulatif dan berkelanjutan,” terangnya.
Rokhmin menegaskan bahwa Indonesia punya modal dasar sangat besar untuk menjadi bangsa besar yang maju, sejahtera, dan berdaulat, diantaranya Jumlah penduduk 274 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 merupakan poternsi human capital (daya saing) dan pasar domestic yang luar biasa besar.
Selain itu, Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut; Posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 triliyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia); Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terdapat di dunia, 200 kapal/hari.
Ironisnya, tutur dosen kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017).
“Yang mengerikan Negara kita sejak tahun 2000 mengalami deindustrilisasi yaitu suatu keadaan di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Padahal syarat disebut Negara makmur itu US$ 12.565,” tuturnya.
Terkait dengan optimalisasi potensi sektor Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri menerangkan saat ini pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2021-2024 menjadikan program terobosan perkarantinaan ikan dan penjaminan mutu yang memiliki peran strategis utamanya dalam menjadikan potensi sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover dan leading sektor pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia emas 2045.
Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) memaparkan sejumlah program terobosan KKP 2021-2024 tersebut adalah: Pertama, Peningkatan PNBP dari SDA perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui Kebijakan Penangkapan Terukur di setiap WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan). Kedua, Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Ketiga, Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.
Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, tegas Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan harus ditujukan untuk; Pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat KP lainnya. Kedua, Menghasilkan produk dan jasa KP yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.
Ketiga, meningkatkan kontribusi ekonomi KP bagi perekonomian bangsa (seperti PDB, Nilai Ekspor, dan PAD) secara signifikan. Keempat, Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kelima, Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, produk perikanan, dan functional food dari laut. Keenam, Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA KP. dan Ketujuh, Meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.
