PETERNAKAN

Soal PMK, IPB Dukung Kementan Penanganan Cepat dan Tepat

MONITOR, JAKARTA – Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan IPB University, Dr Sri Murtini, menegaskan bahwa penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) bisa melalui kontak langsung maupun udara. Karena itu perlu penanganan tepat dan cepat melalui beberapa pola dan metode.

“Salah satunya dengan biosecurity alias pembatasan lalu lintas ternak. Artinya ternak yang sakit atau dari daerah yang sakit sebaiknya tidak keluar dari daerah tersebut,” ujar Sri dalam diskusi yang digelar secara virtual, Sabtu, 14 Mei 2022.

Meski demikian, kata Sri, wabah ini tidak terlalu bahaya bagi manusia karena penyebarannya hanya dari hewan ke hewan. Bahkan beberapa bagian daging bisa dikonsumsi walaupun tetap harus melalui prosedur dan SOP yang diatur pemerintah.

“Namun yang juga penting adalah cleaning dan disinfeksi. Jadi bekas kandang itu benar-benar dibersihkan dan disinfeksi. Kemudian lalu lintas orang karena orang bisa menularkan, jadi pastikan jika dari kandang ke kandang lain bajunya diganti dan memakai APD,” katanya.

Dikatakan Sri, pencegahan lainya yang juga penting dilakukan adalah melalui penguatan imun tubuh hewan seperti memberikan vaksin. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh dengan menjaga kondisi kesehatan dan kandang.

“Ingat diidalam air liurnya itu banyak sekali virusnya. Jadi kalau air liurnya nempel dikandang, peralatan itu bisa menularkan. Karena itu menjaga kesehatan hewan sangat penting,” katanya.

Pengajar Analisis Risiko Pemasukan Hewan dan Produk Hewan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Denny Widaya Lukman mengatakan bahwa virus pada sapi perah bisa ditemukan sejak tiga hari sebelum munculnya luka-luka.

“Karena itu untuk konsumen dihimbau agar memotong hewan di rumah potong hewan yang sesuai dengan undang-undang. Kenapa? karena kalau di rumah potong hewan sudah ada dokter hewan yang memeriksa dan mengawasi dari sebelum dan sesudah hewan dipotong. Dan sebaiknya kita mengkonsumsi makanan matang,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Pertanian meminta semua kepala daerah di Indonesia untuk mengatur lalu lintas ternak sebagai upaya bersama dalam mencegah penularan PMK dari Provinsi Jawa Timur dan Aceh.

“Sehingga daerah-daerah ini sepenuhnya dalam kendali yang baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari jajaran Kementan untuk bisa mengendalikan agar tidak terjadi mutasi-mutasi berlebihan tanpa pengendalian langsung baik oleh tenaga kesehatan maupun semua jajaran yang terkait di provinsi,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Mentan memastikan bahwa penanganan PMK terus dilakukan secara maksimal. Diantaranya dengan mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik dan penguatan imun. Disisi lain, Kementan juga terus bekerja melakukan riset dan uji lab untuk menemukan vaksin dalam negeri.

“Intinya yang terkena harus diberikan obat, dan yang tidak kena harus dinaikan imunnya. Kita sudah ada pelatihan untuk dokter kesehatan khusus PMK. Dan khusus untuk tenaga medisnya kita sudah sebar di lapangan,” tegasnya.

Recent Posts

Baleg DPR Targetkan RUU PPRT Rampung demi Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gatina mengusulkan hak perlindungan…

3 jam yang lalu

Gandeng Menkeu, Menag Pastikan Dana Umat Dikelola Profesional

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini…

10 jam yang lalu

Tak Ada Pilihan Lain, Indonesia Harus Menjadi Pengendali Harga Nikel Dunia

MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi penentu harga nikel dunia dan meraup…

12 jam yang lalu

Kelola Dana Umat, Menhaj Irfan Yusuf: Haji 2026 Harus Bersih!

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penguatan…

14 jam yang lalu

Bantu Korban Bencana Sumut, Kemenag Beri Rp50 Juta per Masjid dan Musala

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menyalurkan bantuan kepada lembaga keagamaan…

15 jam yang lalu

DPR Pertanyakan Nasib Perpusnas Usai Anggaran 2026 Dipangkas Drastis

MONITOR, Jakarta - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional…

17 jam yang lalu