INDUSTRI

Agus Gumiwang Dorong Beli Produk Industri Dalam Negeri

MONITOR, Jakarta – Pemerintah menegaskan perlunya mengoptimalkan pembelian produk-produk industri dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN. Hal ini dinilai mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi nasional, bahkan berdampak pada ekonomi rakyat bawah.

“Pada Sidang Kabinet Paripurna kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi kita sudah normal dan baik di angka 5,01%. Ini sebuah angka yang sangat baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga pertumbuhan ini harus kita pertahankan, dan kalau perlu ditingkatkan pada kuartal kedua,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Menperin menyampaikan, guna memacu kinerja perekonomian nasional, Presiden meminta kepada menteri yang terkait untuk aktif memonitor belanja-belanja di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

“Jadi, yang perlu diperhatikan sekali adalah kualitas belanjanya. Sebab, percepatan realisasi belanja ini harus betul-betul disegerakan untuk menjaga konsumsi dan daya beli,” jelasnya.

Agus mengemukakan, saat ini potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp1.071,4 triliun, dan Rp400 triliun di antaranya akan diserap melalui belanja produk-produk dalam negeri sepanjang tahun 2022.

“Sampai saat ini, tercatat nilai komitmen pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp216,77 triliun dari 18 kementerian/lembaga, 34 Pemprov, dan 276 Pemkot/Pemkab,” ungkapnya.

Menperin menegaskan, pihaknya bertekad untuk terus menjalankan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program ini bertujuan agar produk industri dalam negeri dapat diserap dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah, hingga BUMN.

“Sampai 7 April 2022, terdapat 13.891 produk industri dalam negeri dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih dari 40%, dan terdapat sebanyak 7.574 produk industri dengan nilai TKDN antara 25-40%,” sebutnya.

Recent Posts

Pasien Harus Terjang Ombak Hingga Pelayaran Perintis di NTT Disetop, Legislator Tekankan Soal Keadilan Infrastruktur

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri berbicara urgensi keadilan…

4 jam yang lalu

Soroti Kasus Pemerkosaan Gadis di Bekasi, Komisi III DPR Ingatkan Agar Tak Ada Penyelesaian di Luar Jalur Hukum

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan kekerasaan…

4 jam yang lalu

Penyelundupan Benih Lobster Masih Marak, Rokhmin Dahuri: Negara Tidak Boleh Kalah

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu…

10 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Kapasitas Wirausaha Muda melalui WIBAWA Grow Day 2026

MONITOR, Surakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat kapasitas wirausaha muda…

13 jam yang lalu

Daftar Jemaah Haji 2027 Diumumkan, Wamenhaj Minta ASN Segera Bangun Komunikasi Sejak Dini

MONITOR, Surabaya - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengumumkan daftar jemaah haji yang masuk…

14 jam yang lalu

Hormati Putusan MK soal IUP Ormas Keagamaan, MUI Tegaskan Tata Kelola Tambang Harus Transparan

MONITOR, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan…

15 jam yang lalu