POLITIK

Larangan Ekspor CPO, Fadli Zon: Petani Rugi, Pengusaha Rugi!

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), sekaligus produk turunannya sejak Kamis, 28 April 2022 lalu. Kebijakan ini dicanangkan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

Di sisi lain, kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit ini merugikan para petani kelapa sawit lantaran berdampak pada penurunan harga TBS yang merosot tajam.

Politikus Gerindra Fadli Zon pun menyoroti kebijakan tersebut. Ia menyatakan seharusnya pemerintah mengkaji secara matang aturan larangan ekspor minyak sawit.

“Seharusnya setiap kebijakan dipikirkan matang-matang target dan dampaknya,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, belum lama ini.

Ketua BKSAP DPR RI ini menilai kebijakan ini sungguh merugikan bangsa Indonesia sendiri, mulai dari pertani, pengusaha hingga negara.

“Soal larangan ekspor ini kelihatannya kebijakan populis, tapi dampaknya merugikan kita sendiri. Petani rugi, pengusaha rugi, negara rugi. Segera saja buka lagi keran ekspor. Kan sudah ada DMO,” tandasnya.

Recent Posts

Forjukafi Ramaikan Zakat Wakaf Funwalk di CFD

MONITOR, Jakarta - Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) turut memeriahkan acara Zakat Wakaf…

48 menit yang lalu

Capai Rp220 Triliun, Kampanye Zakat dan Wakaf Perlu Dimaksimalkan

MONITOR, Jakarta - Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp220 triliun per tahun, jauh di atas…

3 jam yang lalu

DPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jangan Ditutup-tutupi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk…

4 jam yang lalu

Menag Salurkan Bantuan Rp300 Juta untuk Pura dan Korban Banjir di Bali

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa dan menemui masyarakat Bali yang terdampak banjir…

8 jam yang lalu

KN Tanjung Datu-301 Bagikan Sembako dan Edukasi Keselamatan Nelayan Banten

MONITOR, Banten - Wujud kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh unsur KN. Tanjung Datu-301 dengan menggelar…

11 jam yang lalu

Komisi III Dorong RKUHAP Atur Batas Waktu, Persempit Ruang Transaksional

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…

19 jam yang lalu