POLITIK

Presiden Shalat Id di Yogya, Gus Hilmy: Jangan Dimaknai Politis!

MONITOR, Yogyakarta – Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Idulfitri 1443 H di Istana Negara Yogyakarta. Meski berjalan dengan lancar, hal ini menuai kritik lantaran Presiden tidak melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Istiqlal. Diantaranya dilontarkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fadel Muhammad.

Menurut Fadel, tahun ini merupakan kesempatan yang baik untuk salat di Istiqlal karena pertama kali dibuka setelah dua tahun ditutup akibat pandemi. Ketakhadiran Jokowi di masjid itu juga diikuti oleh absennya banyak pejabat negara, termasuk ketua MPR.

Meski demikian, pandangan yang berbeda diungkapkan oleh anggota MPR asal D.I. Yogyakarta, Hilmy Muhammad. Menurutnya, tidak ada kewajiban bagi siapa pun untuk menunaikan salat Idulfitri di suatu tempat tertentu, termasuk Presiden.

“Boleh di mana saja. Tidak harus di masjid tertentu. Tidak perlu dipersoalkan. Pak Jokowi itu presiden Indonesia. Dan indonesia itu bukan hanya Jakarta,” ujar pria yang juga Katib Syuriah PBNU tersebut, Senin (2/5/2022) malam.

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut justru mengapresiasi langkah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut karena hal itu menunjukkan perhatiannya kepada daerah. Jika perlu, kata Gus Hilmy, Presiden dapat menyelenggarakan acara-acara resmi peringatan kenegaraan di daerah.

“Saya justru mengapresiasi yang dilakukan oleh Presiden, membagi waktu, kesempatan, dan perhatiannya ke daerah-daerah. Itu juga bisa dilakukan untuk acara-acara peringatan lainnya, dilakukan di daerah-daerah, tidak harus di Jakarta. Saya malah berpikir, umpamanya Presiden bisa mengikuti upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di daerah-daerah yang memiliki sejarah penting Kemerdekaan Republik ini, akan menarik, tidak harus di Jakarta. Kenapa tidak?” kata Anggota MUI Pusat tersebut.

Dikaitkan dengan pejabat tinggi lainnya yang turut absen di Masjid Istiqlal, Gus Hilmy juga menyatakan, lebaran merupakan momentum berkumpul dan bersilaturrahim dengan keluarga dan masyarakat di daerah, maka wajar jika pejabat negara juga melaksanakan di kampung halaman masing-masing.

“Lebaran ini menjadi momentum untuk berkumpul dan silaturrahim, baik dengan keluarga maupun masyarakat. Momentum itu bisa dimaksimalkan jika pejabat negara melaksanakan salat Idulfitri di kampung halaman masing-masing. Jadi wajar saja,” ujar salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.

Senator asal Yogyakarta itu juga berharap kehadiran orang nomor satu di Indonesia di Yogyakarta itu tidak dimaknai secara politis. Apalagi ini bukan kali pertama mantan Walikota Solo itu tidak mudik.

“Tidak ada bedanya dengan tahun lalu ketika Presiden merayakan Idulfitri di Istana Bogor, tahun ini di Istana Yogyakarta. Tidak perlu dimaknai secara politis, karena memang memiliki agenda di kota budaya ini. Toh beliau juga tidak menggelar halal bihalal,” ujar Gus Hilmy.

Recent Posts

Satgas Kahurtla TNI Gelar Sholat Istisqo dan Sosialisasi di Melawi

MONITOR, Melawi - Satgas Karhutla TNI wilayah Melawi menggelar Sholat Istisqo sekaligus sosialisasi penanggulangan kebakaran…

9 jam yang lalu

Kemnaker: 81.171 Lowongan Kerja Aktif di Karirhub Masih Terbuka

MONITOR, Jakarta — Sebanyak 81.171 lowongan kerja masih aktif dan dapat dilamar melalui Karirhub Kementerian…

14 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Laundry melalui Pemetaan Usaha

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mendorong pengusaha dan…

23 jam yang lalu

Kemenag Rp80,2 Miliar untuk Pulihkan Sarpras 902 Pesantren di Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan bantuan Rp80,215 miliar untuk pemulihan sarana dan prasarana pascabencana…

23 jam yang lalu

Kemenhaj Kawal 282 Jemaah Umrah PT AAT, Keberangkatan Dijadwalkan Bertahap Mulai 15 September

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus memperkuat pengawasan dan pelindungan terhadap…

23 jam yang lalu

Kemnaker: Pekerja Perlu Pahami Hak dan Kewajiban Sebelum Menandatangani Perjanjian Kerja

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja untuk memahami hak dan kewajiban serta mencermati isi…

24 jam yang lalu