MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, bicara lantang menyikapi nasib Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rancangan Peraturan Daerah (RDTR) dan Zonasi, yang belum juga dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menariknya, pernyataan Baco tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dengan cara mengintrupsi jalannya rapat.
Dikatakan Baco, masyarakat saat ini sangat menantikan keluarnya Pergub Zonasi dan RDTR ini, sebab banyak tanah rakyat yang saat ini posisinya tidak bisa digunakan apa-apa atau dibangun.
“Sudah hampir 3 tahun Pergub ini tak kelar-kelar. Saya minta pihak eksekutif jangan menyiksa rakyat Jakarta. Terutama berkaitan dengan tanah rakyat yang dijadikan hijau dan tidak bisa dibangun,” tegasnya.
Baco juga mengungkapkan, DPRD DKI sudah melakukan pembahasan aturan tentang Zonasi dan RDTR tersebut. Saat ini hanya tinggal menunggu proses penyelesaiannya ditangan gubernur untuk kemudian dijalankan.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan, rakyat sudah menungu 8 tahun kelarnya Pergub Zonasi dan RDTR ini. Sebab sudah banyak tempat atau lahan milik warga yang sudah berubah mengikuti lingkungan sekitarnya,” terangnya.
Dalam interupsinya, Baco tak hanya mempertanyakan nasib Pergub Zonasi dan RDTR, tetapi Baco menyoroti juga Gubernur Anies Baswedan yang tidak pernah menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
“Saya mengamati beberapa paripurna pak Gubernur (Anies Baswedan) tidak pernah hadir. Selalu diwakili oleh Pak Wagub (Ahmad Riza Patria) terus,” ungkapnya.
Padahal, berhentinya Gubernur dan Wagub DKI bersamaan. “Kalau tidak salah di bulan oktober nanti,” sambung Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta itu lantas meminta Wagub Ariza mengkomunikasikan hal ini dengan Gubernur Anies Baswedan.
