BUMN

Energi Kartini, Pertamina Komitmen Junjung Tinggi Kesetaraan Gender

MONITOR, Jakarta – Sebagai perusahaan energi kelas dunia yang terus menerapkan ESG (Environmental, Social & Governance) terintegrasi, Pertamina Group berkomitmen menciptakan lingkungan perusahaan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, bebas diskriminasi, serta bebas kekerasan dan pelecehan.
Dalam peringatan Kartini, yang sekaligus hari jadi lahirnya Pertiwi Pertamina, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan Pertamina telah menetapkan kebijakan keberlanjutan untuk mewujudkan perusahaan energi global yang ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial (Societal Responsible Company), dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (Good Governance Company).
Pertamina, imbuh Emma, terus melaksanakan berbagai inisiatif untuk mendorong perubahan sistem dan praktik-praktik yang mampu meningkatkan kesetaraan gender terutama women leadership dan women empowerment di Pertamina.

Menurut Emma, berbagai inisiatif yang dijalankan Kartini Pertamina antara lain dicanangkannya Human Right Policy dan Respectful Workplace Policy, PERTIWI Awards 2021, program coaching dan mentoring, dalam rangka mendorong pencapaian target 15% women in nominated talent, serta partnership dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun global. 

“Pertamina terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kontribusi perusahaan untuk pencapaian SDGs terutama point 5 yaitu Gender Equality. Berbagai Inisiatif yang dilakukan secara langsung memberikan dampak positif terhadap peningkatan rating ESG Pertamina,” ujar Emma Sri Martini dalam acara “Energi Kartini Pertamina”, di Jakarta, Kamis, 21 April 2022.  

Pertamina, imbuh Emma, secara aktif terus menggaungkan implementasi Respectful Workplace Policy sebagai benchmark bagi BUMN lain. Pertamina berdialog dengan berbagai stakeholder dan mendorong agar Respectful Workplace Policy dapat diperluas implementasinya ke lingkungan yang lebih besar khususnya BUMN. 

“Dengan dukungan dan komitmen yang tinggi dari Menteri BUMN, inisiatif respectful workplace policy yang awalnya dilakukan di Pertamina akhirnya dapat di scale-up dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri BUMN tentang Respectful Workplace Policy di lingkungan BUMN,” imbuh Emma.

Emma menambahkan, Respectful Workplace Policy di BUMN ini akan mengcover hingga hampir 1 juta pekerja di lingkungan BUMN.  

Pertamina memiliki Perwira yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan agama yang menggambarkan Kebhinekaan yang luar biasa dan dapat menjadi suatu kesatuan yang kuat. Sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam implementasi ESG, prinsip keberlanjutan perusahaan yang menjunjung mutual respect and fairness sangatlah penting. 

Pertamina telah menetapkan “Handbook for A Respectful Workplace” sebagai tuntunan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi dan lebih inklusif, demi keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Recent Posts

Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perluas Peluang Kerja

MONITOR, Yogyakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan…

12 jam yang lalu

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

18 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

1 hari yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

2 hari yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

2 hari yang lalu