MONITOR, Jakarta – Insiden penganiayaan terhadap pegiat media sosial, Ade Armando, pada aksi 11 April 2022 lalu menuai keprihatinan dari Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah.
Ia mengutuk tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama atas Ade Armando disaat demo mahasiswa di depan Gedung DPR RI. Menurut Basarah, jika hal ini dibiarkan maka akan sangat berbahaya.
“Jika dibiarkan, ideologi ini sangat berbahaya. Penganut ideologi ini selalu menjadikan sentimen agama sebagai tameng perjuangan politik. Mereka membangun narasi perlawanan terhadap lawan-lawan politik dengan mengeksploitasi kalimat tauhid atau teriakan Allahu Akbar untuk membangkitkan solidaritas perkawanan dan perlawanan,” ujar Basarah dalam keterangannya, Sabtu (16/4/2022).
Politikus PDI Perjuangan ini lantas meminta agar pihak kepolisian menangkap dalang dibalik penganiayaan Dosen Universitas Indonesia itu.
“Untuk itu polisi harus tegas dan cermat dalam mengusut kasus ini. Siapa dalang di balik kasus yang mencemarkan demokrasi ini harus segera terbongkar. Dari situ, aparat dapat bekerja lebih mudah mencari akar masalah,” desaknya.
Lebih jauh Basarah mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama menghadapi predator demokrasi yang membawa ideologi kekerasan atas nama agama.
“Jika benar kasus ini bukan kebetulan, polisi harus mengungkap jaringan kekerasan yang menjadi musuh demokrasi ini, sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…