Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/ dok: dpr.go.id
MONITOR, Jakarta – Munculnya syarat vaksin booster dalam mudik lebaran tahun 2022 ini disayangkan sejumlah pihak. Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati bahkan menilai kebijakan tersebut tidak adil.
Mufida menyatakan, selama ini banyak kegiatan yang dilakukan berkerumun di sejumlah wilayah Indonesia, namun tidak mensyaratkan vaksin booster misalnya ajang balapan MotoGP di Mandalika.
“Vaksin booster sebagai syarat mudik ini tidak adil, karena banyak kegiatan yang berkerumun tidak mensyaratkan vaksin booster. Misalnya nonton konser musi, nonton MotoGP, liburan tahun baru, apakah ada syarat selesai vaksin ke 2 dulu? Kebijakan ini tidak adil kalau dijadikan syarat untuk mudik. Kasihan masyarakat sudah 2 tahun tidak pulang kampung,” ujar Mufida dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).
Politikus PKS ini menegaskan, dirinya setuju apabila pemerintah mendorong vaksinasi booster karena target belum tercapai. Namun ia keberatan jika hal tersebut dijadikan syarat mudik lebaran.
“Kalau untuk mengejar target booster kami setuju, tapi kalau dijadikan syarat untuk mudik kami rasa tidak tepat. Saya berharap pemerintah bisa memikirkan rakyat yang sudah sangat ingin setelah 2 tahun tidak berlebaran bersama keluarga,” tegas Mufida.
Ia pun berharap pemerintah tidak mempersulit keinginan masyarakat untuk mudik lebaran dan bertemu sanak kerabatnya di kampung halaman.
“Mau pulang kampung saja dipersulit. Banyak yang menyampaikan masukan seperti ini dan kami sampaikan ke pemerintah agar bisa disikapi secara adil, proporsional,” imbuhnya.
MONITOR, Bogor – Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Dr. Pamuji Lestari, melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komis IX DPR RI, Yahya Zaini menyoroti informasi mengenai 4.000…
MONITOR, Ciputat – Komnas Haji mempertanyakan dasar hukum, urgensi, serta landasan filosofis dan sosiologis dari…
MONITOR, Jakarta — Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memproses…