MONITOR, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku telah berusaha ‘mengetuk hati’ para pelaku usaha swasta di industri minyak goreng untuk mengalokasikan pasokan ke dalam negeri.
Hal ini untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Menurutnya, saat ini pihak swasta yang menguasai perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan porsi 56 persen.
Dampaknya, kata Erick, BUMN tak bisa berperan banyak dalam mengatasi persoalan minyak goreng.
“Sejak awal kami mengetuk teman-teman swasta, ayo lah, kan begini lho, kalau mau ekonomi kita tumbuh kan perlu ada kerukunan. Nah itu yang kami ketuk,” kata Erick dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).
Erick menegaskan, BUMN tetap berupaya untuk berperan dengan melakukan operasi pasar di sejumlah daerah di Indonesia meski tak menguasai industri minyak goreng.
Namun, terbatasnya upaya yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan milik negara, membuat kontribusinya tidak cukup mengatasi permasalahan minyak goreng.
“Walaupun kita punya hanya 4 persen dari total lahan perkebunan, lalu dihitung secara kontribusi produksi itu hanya 7 persen, ya kemarin ketika ada isu minyak goreng kita men-switch (mengalihkan) 1/4 dari produksi yang tadinya itu tidak minyak goreng, kita operasi pasar. Nah itu cukup? Ya tidak,” kata Erick.
Ia pun menekankan, pemerintah berharap kepada para pengusaha swasta yang memang memiliki pengaruh besar pada industri minyak goreng.
“Perkebunan ini kan 56 persen dari teman-teman swasta, ayo lah, ini apalagi negara yang sebagus ini bahwa pertumbuhan ekonominya sampai 2045,” ucapnya.
Erick Thohir telah mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan 3,7 juta liter minyak goreng hingga Mei 2022 mendatang.
“BUMN melakukan operasi pasar, artinya kami melakukan intervensi di mana sampai bulan Mei 2022 kami akan melakukan intervensi sekitar 3,7 juta liter minyak goreng,” ujarnya saat pidato kunci di Universitas Sumatera Utara di Medan.
