Categories: OPINI

People Power Sulit Terjadi

Oleh: Dr. Legisan Samtafsir

Kisruh minyak goreng adalah potret tak berdayanya negara. Itulah saat di mana negara tak lagi mampu melindungi kepentingan rakyatnya. Idealisme negara dikalahkan oleh kepentingan korporasi.

Idealisme negara adalah melayani kepentingan publik, sedangkan kepentingan korporasi adalah memaksimalkan profit (menaikkan harga dan menekan biaya). Dalam negara demokrasi, kedua kepentingan tersebut (kepentingan publik vs kepentingan korporasi) bertemu dan saling bersaing.

Kekuatan negara akan lemah ketika aktor-aktornya tersandera kepentingan korporasi (baca: kapitalisme). Akibatnya, rakyat menjadi korban; surplus ekonomi tersedot untuk melayani korporasi tanpa hambatan, yang seharusnya dikendalikan oleh negara. Itulah yang akhirnya menyebabkan ketimpangan, plus kemiskinan yang menimpa rakyat. Efek menetes dari kekayaan kapitalis (trickle down effect) kepada rakyat tak pernah terjadi karena negara sebagai kekuatan penyeimbangnya telah lemah tak berdaya.

Negara yang lemah tak akan mampu mengendalikan pasar, karena pasar telah sepenuhnya dikendalikan oleh korporasi (kapitalis). Rakyat pun akhirnya tak berdaya mengelak dari pasar, karena pasar telah sepenuhnya hegemonik dan memaksa rakyat untuk melayani kapitalis.

Jika keadaan itu terus berlangsung, sesuai hakikat logika kapitalisme, pada tingkat yang ekstrim, maka akan mengakibatkan terjadinya kisruh tatanan sosial; rakyat yang miskin dan tertindas itu akan memberontak dan melakukan perlawanan, yang dapat menyebabkan chaos.

Sesungguhnya keadaan seperti itulah yang paling dikhawatirkan dari kapitalisme; ketika negara dicengkeram oleh kapitalis; ketika kekuasaan negara bersekongkol dengan pemilik modal; ketika surplus ekonomi diekstraksi untuk kepentingan kapitalis; ketika kebebasan kapitalisme berujung pada tirani; ketika negara kalah, lemah tak berdaya.

Dalam keadaan seperti itu, sebetulnya negara sudah tidak berguna karena tak mampu melindungi dan melayani rakyatnya. Satu-satunya jalan untuk memperbaikinya adalah kehendak rakyat itu sendiri (people power). Logikanya, semakin rakyat menderita, semakin cepat terjadinya chaos dan semakin banyak pula menelan korban.

Namun di Indonesia saat ini sulit terjadinya people power seperti itu, karena penderitaan rakyat selalu diabsorb (ditampung) oleh kedermawanan umat Islam, yang gemar sedekah (daging qurban, bukber, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, bagi nasi jumat barokah). Jutaan santunan diberikan oleh Umat Islam kepada rakyat miskin. Kedermawanan Umat Islam menyantuni rakyat miskin, akan memperkecil kemarahan rakyat; kebaikan hati umat Islam menjadi obat hati penderitaan rakyat.

Pastinya, ini adalah anomali logika kapitalisme. Maksud hati, kedermawanan itu ditujukan untuk menolong rakyat miskin yang menderita, tapi justru malah melanggengkan hegemoni kekuasaan kapitalisme yang rakus atas negara dan rakyat.

Recent Posts

IIMS 2026 Jadi Momentum Strategis Kemenperin Perkuat Industri Otomotif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026…

55 menit yang lalu

Kemenag: 98 Persen Masjid dan Musala di Aceh Kembali Berfungsi, Darurat!

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 725 dari 737 masjid dan musala yang terdampak banjir dan longsor…

4 jam yang lalu

Groundbreaking Hilirisasi Ayam di Enam Titik, Perkuat Pasokan Protein Nasional

MONITOR, Malang - Pemerintah melalui Danantara melaksanakan groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi, dengan Kabupaten Malang,…

9 jam yang lalu

Kementerian, TNI, dan Polri Kumpul Bahas Penguatan Moderasi Beragama

MONITOR, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga negara hari ini, Kamis (5/2/2026), berkumpul di Jakarta…

15 jam yang lalu

Kemenhaj Wajibkan Petugas Haji Isi Penilaian Kinerja Harian

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pengawasan melekat terhadap petugas haji dalam…

20 jam yang lalu

Koalisi Sipil Kecam Komitmen Rp16,7 T ke Board of Peace: Pemborosan Serius dan Tidak Masuk Akal

MONITOR, Jakarta - Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Board of Peace (BOP) dan membawa…

20 jam yang lalu