MONITOR, Jakarta – Kelangkaan stok minyak goreng disertai naiknya harga di pasaran membuat Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah, angkat bicara.
Politikus PKB ini mempertanyakan tindak lanjut dari komitmen Menteri Perdagangan dalam mengusut persoalan minyak goreng ditengah masyarakat.
“Sudah lama yang namanya sistem pangan dan politik pangan kita nyaris dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan oligarki dan itu ternyata tidak omong kosong. Ketika Menteri perdagangan pada tanggal 9 bulan 3 menyatakan ada 415 ton minyak goreng yang raib di pasaran, lalu menteri mengatakan seharusnya ini seharusnya ini diusut dengan tuntas oleh pihak aparat keamanan atau Polri. Kita sampai sekarang belum tahu seperti apa tindakan Polri atau Bareskrim,” terang Luluk pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022) lalu.
Selain itu, Luluk juga menyoroti kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) kelapa sawit. Dimana, Kementerian Perdagangan menerapkan batas 20 persen produksi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Ia pun menyayangkan penetapan kebijakan DMO ini lantaran dianggap belum bisa mengatasi krisis minyak goreng yang terjadi.
“Sampai hari ini yang namanya DMO 20 persen, yang yang seharusnya dengan intervensi Rp3,6 triliun itu masyarakat boleh dikatakan mungkin bisa mandi minyak. Tapi, jangankan lagi (dapat) minyak goreng minyak, untuk mendapatkan goreng minyak goreng 1/2 liter saja (sampai) mempertahankan nyawanya,” pungkasnya.
