MONITOR, Jakarta – Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki dugaan korupsi impor baja dan besi yang dilakukan pihak swasta bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejagung, Febrie Ardiansyah menyebut bahwa pelaksanaan impor baja dan besi tidak bisa dipertanggung jawabkan keseluruhannya secara legal. Bahkan ada indikasi penggunaan fasilitas tertentu terkait larangan terbatas yang diselewengkan dalam impor baja dan besi.
“Ada indikasi menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu, sehingga masuk ke dalam negeri ada kira-kira perbuatan melawan hukum,” kata Febrie dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).
Menurutnya, ada beberapa kementerian dan perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam proses impor baja dan besi. Seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
“Masuk awalnya kuota (jumlah impor baja dan besi) dari mungkin Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kemudian baru masuk barang ke Bea Cukai,” ucapnya.
Febrie mengatakan, dalam proses penyelidikan ini, pihaknya sudah meneliti beberapa perusahaan swasta yang diduga menyalahi aturan impor tersebut.
Tim penyidik Jampidsus juga mendalami apakah importasi baja dan besi dilakukan dengan persetujuan yang benar.
“Karena kalau tidak benar, ini ada efeknya ke industri baja besi nasional,” tuturnya.
Dalam kasus importasi besi dan baja, mengarah pada kerugian perekonomian negara. “Pasti arahnya ke kerugian perekonomian negara lah,” jelasnya.
Secara terpisah, Direktur Penyidikan pada JAMPidsus Kejagung, Supardi mengatakan dugaan korupsi importasi baja dan besi yang didalami karena menyalahi kebijakan Pembangunan Strategis Nasional (PSN) 2016-2017.
“PSN itu kan sudah lewat, tapi kok masih bisa impor, ada apa?,” ujar Supardi sambil menanyakan.
Ia menyebut impor baja dan besi yang masuk ke Indonesia berasal dari beberapa negara, termasuk Tiongkok dan India. Sejauh ini, sudah ada 10 orang yang dimintai keterangannya selama penyelidikan.
