MONITOR, Jakarta – Politikus Gerindra Fadli Zon mengkritik tata kelola BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Sejauh ini, ia melihat tata kelola kementerian yang dibawahi Ida Fauziyah itu masih amatir.
“Saya melihat tata kelola BPJS ini memang masih bersifat bongkar pasang dan amatiran. Di satu sisi dari aspek iuran ingin dimaksimisasi, namun aspek manfaatnya justru terus-menerus dikoreksi,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).
Dalam hal lainnya, Waketum DPP Partai Gerindra ini menyebut persoalan buruh migran juga masih tidak adil. Didalam Inpres No. 1 Tahun 2022 mewajibkan buruh migran untuk menjadi peserta aktif BPJS selama berada di luar negeri.
“Ini kan aneh. Di satu sisi buruh migran wajib menjadi peserta BPJS, tpi layanan BPJS tak bisa menjangkau mereka. Apa artinya? Sy melihat, Inpres ini dikeluarkan semata-mata hanya untuk mengejar dan mengumpulkan dana publik sebanyak-banyaknya,” kritik Ketua BKSAP DPR RI ini.
Kebijakan lainnya, kata Fadli Zon, yakni persoalan dana jaminan hari tua atau JHT. Ia melihat kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjamin hak-hak masyarakat.
“Mulai dari isu dana JHT (Jaminan Hari Tua) di BPJS Ketenagakerjaan, hingga syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Inpres No. 1 Tahun 2022, isu pokoknya sebenarnya bukanlah untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat, melainkan negara sedang menjadikan rakyatnya sebagai sapi perah untuk menjaga kesetimbangan moneter dan fiskal Pemerintah,” tukasnya.
