MEGAPOLITAN

Usulan Pergantian AKD Fraksi PKS DPRD DKI ‘Terkatung-katung’, Ada Apa?

MONITOR, Jakarta – Terkatung-katungnya permohonan perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi PKS DPRD DKI, saat ini jadi perbincangan menarik di internal DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, surat permohonan perubahan AKD tersebut sudah dikirim Fraksi PKS kepada Ketua DPRD DKI Jakarta tertanggal 27 Januari lalu, namun sampai saat ini belum ada tidak lanjut.

Dari permohonan perubahan AKD yang diusulkan Fraksi PKS, salah satunya mengganti posisi Wakil Ketua DPRD DKI yang saat ini dijabat Abdurrahman Suhaimi kepada Khoirudin yang sebelumnya duduk di Komisi C.

Dari data yang diperoleh MONITOR, surat pemohonan perubahan yang dikirim Fraksi PKS kepada Ketua DPRD DKI, tertanggal,l 27 Januari dengan nomor surat 017/F-PKS/DPRD/1/2022, yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani dan Sekertaris H. M. Taufik Zoelkifli isinya memohon batuan agar permohonan perubahan AKD segera ditindaklanjuti.

“Kami di internal dewan tidak tahu persis kenapa usulan perubahan AKD yang dilalayangkan Fraksi PKS tesebut belum juga ditindaklanjuti,” ujar sumber MONITOR, dilingkungan DPRD DKI.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani, mengatakan, kalau usulan perubahan AKD yang diusulkan partainya sudah ditanggapi dan sudah di proses oleh Sekertariat Dewan (Sekwan).

Namun, Yani tidak menyebutkan sejauh mana usulan perubahan AKD tersebut ditanggapi dan diproses oleh Sekwan.

‘Sudah ditanggapi dan diproses Sekwan,” ujar Yani singkat dalam keterangannya kepada MONITOR.

Berdasarkan SK DPP PKS nomor 187/SKEP/DPP-PKS/2022 18 Jumadi Akhir 1443 H/20 Januari 2022 M, berikut nama-nama anggota dewan Fraksi PKS yang diusulkan berdasarkan usulan perubahan AKD

  1. Wakil Ketua DPRD, H. Khoirudin.
  2. Sekretaris Komisi A. Karyatin Subiyantoro
  3. Anggota Komisi A H. Nasrullah
  4. Anggota Komisi A Hj. Israyani
  5. Ketua Komisi B H. Ismail
  6. Anggota Komisi B H. Achmad Yani
  7. Anggota Komisi B Suhud Alynudin
  8. Anggota Komisi B H. M. Taufik Zoelkifli.
  9. Anggota Komisi C H. Abdurrahman Suhaimi.
  10. Anggota Komisi C H. Nasdiyanto
  11. Anggota Komisi D Dedi Supriadi
  12. Anggota Komisi D Hj. Yusriah Dzinnun
  13. Anggota Komisi D H. Muhayar RM
  14. Anggota Komisi E H. Abdul Aziz, S.Si.
  15. Anggota Komisi E K.H. Muhammad Thamrin.
  16. Anggota Komisi E Hj. Solikhah

Badan Anggaran

  1. H. Khoirudin, M.Si.
  2. H. Karyatin Subiyantoro.
  3. H. Ismail
  4. Abdul Aziz.
  5. H. Achmad Yani.
  6. Hj. Israyani.
  7. Taufik Zoelkifli.
  8. Hj. Yusriah Dzinnun.

Badan Musyawarah :

  1. H. Khoirudin.
  2. H. Nasdiyanto
  3. Dedi Supriadi.
  4. Nasrullah.
  5. Suhud Alynudin.
  6. H. Muhayar RM
  7. Muhammad Thamrin.
  8. Hj. Solikhah.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah :
1.H. Abdurrahman Suhaimi, Lc. M.A.

Badan Pembentukan Peraturan
Daerah:

  1. H. Ismail, S.Pd.
  2. Hj. Yusriah Dzinnun.

Badan Kehormatan :

  1. H. Nasrullah

Recent Posts

DPR Sahkan UU PPRT, Ketua Komisi XIII DPR: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik disahkannya Undang-undang Pelindungan…

2 jam yang lalu

Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes, Legislator: Jangan Tinggalkan Mereka yang Sudah Lebih Dulu Berjuang untuk KDMP

MONITOR, Jakarta-Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyambut baik pembukaan formasi 30 ribu manajer…

2 jam yang lalu

Kemenperin Musnahkan Ribuan Unit APAP Tanpa SNI

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat upaya menjaga daya saing dan produktivitas industri nasional…

2 jam yang lalu

393 Jemaah Haji Kloter Pertama Tangerang Selatan Diberangkatkan

MONITOR, Serpong - Suasana haru dan khidmat menyelimuti pelepasan jemaah haji Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di…

3 jam yang lalu

Pelatihan Vokasi Dinilai Langkah Nyata Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

MONITOR, Medan – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pelatihan vokasi merupakan langkah konkret untuk menyiapkan tenaga…

6 jam yang lalu

UU PPRT Dihrap Mampu Akhiri Kekerasan dan Diskriminasi terhadap PRT

MONITOR, Jakarta - DPR RI hari ini mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…

6 jam yang lalu