SUMATERA

Strategi dan Program Pembangunan dan Penataan Daerah Pesisir Kabupaten Kaur

MONITOR, Kabupaten Kaur – Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri membeberkan sejumlah strategi dan program dalam mengoptimalkan pembangunan dan penataan daerah pesisir khususnya di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Tiga hal yang yang menjadi program prioritas pembangunan tersebut antara lain adalah pembangunan Pelabuhan perikanan modern, teknologi penangkapan ikan, dan membangun rantai suplai untuk menjamin pasar serta sarana produksi perikanan.

Hal tersebut disampaikan Prof Rokhmin yang juga guru besar IPB tersebut saat menjadi nrasumber Focus Group Disscusion (FGD) “Optimalisasi Penataan Wilayah Pesisir Khususnya Wilayah Kabupaten Kaur” yang digelar oleh Pemda Kaur sekaligus dalam rangka kunjungan kerja rombongan Kementerian Kelautan di Kantor Bupati Kaur, Bengkulu, Selasa (8/2/2022).

“Ketiga potensi itu akan kita garap bersama Bupati Kaur karena kita tahu potensi (sektor kelautan dan perikanan-red) disini sangat besar dan kuat,” katanya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan lantas membeberkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di wilayah pesisir dan laut di Bengkulu yakni, pengembangan sektor perikanan, sektor pariwisata bahari serta konsep pengembangan daerah tepian.

“Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional dan peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern, merupakan tiga poin penting untuk pengembangan sektor perikanan.” Ujarnya.

“Peningkatan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 90% dari kondisi saat ini 50-60%,  pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development), penyempurnaan packaging dan distribusi produk, penjaminan kontinuitas suplai bahan baku  pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen serta standardisasi dan sertifikasi”, terang Rokhmin Dahuri.

Sementara terkait pengembangan pariwisata bahari, Rokhmin Dahuri membaginya ke dalam 5 poin penting yakni, Revitalisasi, Pengembangan produk, pembangunan baru infrastruktur, promosi dan kapasitas kerja ASN.

“Revitalisasi semua objek dan destinasi wisata yang ada saat ini. Supaya daya tarik, daya saing, dan sustainabilitynya meningkat. Kembangkan produk, obyek, dan destinasi wisata baru (product development) yang lebih menarik, berdaya saing, efisien, dan sustainable,” urai Rokhmin Dahuri.

Sebelumnya, Rokhmin Dahuri dalam rangkaian kunjungan kerjanya tersebut didampingi Bupati Kaur, H.Lismidianto.SH.MH dan Wakil Bupati Kaur Herlian Muhrim.ST mengunjungi pelabuhan pendaratan ikan desa Merpas Kecamatan Nasal pada Minggu (7/2/2022).

“Potensi laut Kabupaten Kaur sangat mendukung dan sebagai Pejabat KKP saya siap memperjuangkan Nelayan Kabupaten Kaur bersama Bupati dan Wakil Bupati Kaur,” ujarnya.

Recent Posts

Wamenag Ajak Mahasiswa Jadi Penjaga Persatuan Bangsa di Kongres PMMBN

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i, mengajak mahasiswa untuk menjadi penjaga…

15 menit yang lalu

Delegasi Indonesia Raih Perunggu pada Ajang Prison FitX Challenge di Brunei

MONITOR, Jakarta - Delegasi Pemasyarakatan Indonesia sukses meraih medali perunggu pada ajang Prison FitX Challenge…

56 menit yang lalu

Inilah Lima Dampak Buruk dari Makanan dan Harta Haram

Makanan adalah sumber energi yang bisa memengaruhi terhadap jasmani dan rohani manusia. Untuk itu, Islam…

4 jam yang lalu

Menag Hadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian di Vatikan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Vatikan, Roma untuk menghadiri Pertemuan Internasional…

5 jam yang lalu

Pakar Politik Asia Tenggara Harap AICIS+ 2025 Hadirkan Solusi

MONITOR, Jakarta - Pakar sejarah dan politik Islam Asia Tenggara asal Malaysia, Prof. Farish A.…

13 jam yang lalu

Gelar Pahlawan Nasional Suharto Melegitimasi Kekuasaan Tanpa Batas

MONITOR, Jakarta - Lembaga kajian demokrasi dan kebajikan publik Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai…

16 jam yang lalu