MONITOR, Jakarta – Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harapan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin.
Legislator muda dari Fraksi Golkar itu juga menekankan, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.
“Kebutuhan pendanaan agar tidak menambah beban APBN. Misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN. Pembangunan di sekitar kawasan IKN dan alih fungsi lahannya agar bisa kita kontrol dari sekarang,” ujar Puteri Komarudin, dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).
Apalagi, kata Puteri, harga tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sudah melejit 10 kali lipat. Menurutnya harga tersebut terbilang sangat mahal.
“Saya berharap Bappenas dapat memastikan master plan IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Antarinstansi vertikal dan horizontal juga harus memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan. Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya,” pungkasnya.
 baru di Kalimantan Timur diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).){kind=link}