Ibu Kota Pindah, Senator DKI Ingatkan Pemerintah Harus Jaga Aset

MONITOR, Jakarta – Berpindahnya status Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimatan Timur (Kaltim) masih menjadi obrolan menarik. Pasalnya, selain status kota Jakarta kedepan dibahas, persoalan aset pun menjadi pembahasan menarik.

Menurut anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta, Sylviana Murni, aset perlu diperhatikan oleh pemerintah, ketika Jakarta sudah tak lagi berstatus Ibu Kota. Senator asli Betawi ini merasa khawatir kalau aset-aset yang selama ini milik pemerintah jatuh ke tangan perorangan atau swasta.

“Soal status Ibu Kota pindah, itu bagi saya tak masalah. Justru, yang saya khawatiran adalah bagaimana dengan aset-aset negara di Jakarta nasibnya. Jangan sampai aset-aset ini berpindah tangan kepihak swasta atau perorangan dengan cara dijual murah,” ujar Sylviana dalam diskusi virtual Kosadata Present, bertajuk ‘Menata Jakarta Usai Ditinggal Ibu Kota Jumat (4/1).

Dikatakan Sylviana, aset-aset besar yang dimiliki negera di Jakarta nantinya harus tetap diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.

“Saat Ibu Kota masih milik Jakarta, mungkin orang tidak bisa beli aset-aset itu karena harganya mahal, tidak ada yang mampu beli. Misalnya tempat saya kerja saja di Senayan, ketika sudah tidak menjadi dewan lagi yang begitu besar, jangan nanti dijual atau berpindah tangan menjadi aset perorangan, bahkan menjadi aset swasta,” terangnya.

“Kita ini punya (aplikasi) e-Aset ini nggak boleh terlupakan, jangan sampai aset-aset kita hilang,” sambungnya.

Ia juga berharap, Jakarta dapat menjadi kota masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing meski IKN dipindah ke Kaltim. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih sejahtera bermukim di Jakarta.

Mantan Walikota Jakarta Pusat ini, juga memberi catatan kepada Pemerintah Pusat bahwa utang yang dimiliki Indonesia sangat banyak. Karena itu, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) senilai Rp 501 triliun jangan sampai mangkrak sebab bisa menimbulkan persoalan baru.

“Jadi catatan saya adalah bagaimana anggaran dalam memilih proyek, bagaimana partisipasi masyarakat kota terhadap pembangunan IKN. Ingat loh, Jakarta ini tidak sendirian tapi ada daerah penyangga juga, yaitu Bodetabek,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pemindahan Ibu Kota ke Kaltim merupakan proyek jangka panjang dan akan baru selesai baru tahun 2045. Namun, katanya, tidak sedikit masyarakat Jakarta sering membicarakan nasib Jakarta usai tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

“Kami tegaskan Jakarta akan baik-baik saja. Bahkan lebih baik. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota, kita akan terus melaksanakan program yang sudah direncanakan seperti sebelumnya lebih cepat lagi, lebih baik lagi, dan lebih besar lagi,” kata Riza Patria.

Politisi Partai Gerindra itu memastikan, pembangunan di Jakarta akan tetap berlanjut meskipun status ibu kota sudah berpindah. Bahkan, tegasnya, sejumlah program pembangunan tidak ada yang dikurangi dan akan terus berjalan selayaknya Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota.

“Pembangunan akan terus berlangsung karena beban perekonomian di Jakarta masih sangat besar. Bahkan Jakarta merupakan urat nadi perekonomian Indonesia, hingga hari ini. Di sisi lain pada dasarnya mendukung kebijakan pemindahan Ibu Kota ini. Kami memandang pemindahan ibu kota menuju nusantara adalah niat yang baik dari pemerintah pusat, yang harus kita apresiasi dan harus kita support. Kita berharap ke depan kita punya ibu kota yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara,” pungkasnya.