MONITOR, Jakarta – Pernyataan Jaksa Agung yang menyebut tindak pidana korupsi dibawah Rp50 juta tidak perlu diproses hukum menuai kritik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai hal tersebut tidak adil, karena setiap perkara pidana mesti diproses berapa pun kerugiannya.
“Pidana itu mengadili perbuatannya, bukan ganti rugi. Pernyataan Jaksa Agung justru bisa memicu para pelaku melancarkan praktik korupsi,” ujar Mardani dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).
Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, upaya mengembalikan dana hasil praktik korupsi hanya bisa menjadi dasar untuk meringankan tuntutan/ hukuman, bukan justru tidak ditindak.
“Logika sederhananya, jika korupsi dibawah 50 juta dimaafkan, bagaimana jika dilakukan secara bersama (berkomplot)? satu grup berisi 20 orang masing2 50 juta? Koruptor, bukan sekadar jumlah,” tandas Mardani.
“Mentalnya lah yang harus diberantas. Penegakan hukum badan adalah salah satu cara,” sambungnya lagi.
Ditegaskan Mardani, tanpa adanya imbauan tersebut, korupsi bansos, dana desa hingga bantuan operasional sekolah untuk warga miskin sudah terjadi di berbagai tempat.
Ia berharap jangan sampai imbauan Kejagung bisa menjadi insentif untuk melakukan korupsi. Menurutnya, korupsi sudah jelas berdampak buruk pada hilangnya hak ekonomi dan sosial masyarakat.
