Ibu Kota Dipindah, Mujiyono: Ekonomi Anjlok dan Kemacetan Tetap Ada

MONITOR, Jakarta – Status Ibu Kota sudah dipastikan bakal pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berbagai prediksi tentang apa yang akan terjadi dengan Jakarta pun bemunculan. Ketua Komisi A DPRD DKI DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menilai, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan berdampak pada penurunan ekonomi Jakarta.

Tak hanya itu, lanjut Mujiyono, permasalahan akut di Jakarta seperti kemacetan dan polusi udara dinilai tidak akan pernah selesai alias akan tetap ada.

Mujiyono berlasan, anjloknya ekonomi terjadi, lantaran belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan konsumsi rumah tangga akan berkurang sehingga memiliki efek domino pada menurunnya perekonomian di Jakarta.

“Dari sisi pengeluaran ASN, ketika Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur otomatis belanja ASN dan konsumsi rumah tangga akan berkurang, hal ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di Jakarta turun dan membuat perekonomian Jakarta juga akan turun,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Indikator lainnya, Dijelaskan Mujiyono, perekonomian Jakarta akan turun karena belanja penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait sektor jasa, hotel, katering dan produksi pun turut berkurang.

“Belanja penyelenggara pemerintahan yang terkait sektor jasa, hotel, katering, dan produksi akan terdampak juga mengingat peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan banyak kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintahan,” katanya.

Bahkan, ungkapnya, imbas pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pula kepada wilayah penyangga Jakarta baik Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi hingga beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera.

“Suplai barang dan tenaga kerja untuk Jakarta selama ini datang dari beberapa provinsi, baik dari Jawa atau Sumatera. Sehingga, pemindahan IKN ini juga tentu berdampak ke wilayah itu,” tegasnya.

Disisi lain lanjut Politisi Partai Demokrat ini, DKI Jakarta akan tetap bergumul dengan persoalan kemacetan, polusi udara, dan krisis air, meski ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan.

Hal ini disebabkan karena kegiatan pemerintahan beserta aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindah Ke Kalimantan Timur hanya membebani Jakarta sekitar 10 persen. Sehingga, aktivitas dan persoalan perkotaan di Jakarta masih tetap merongrong.

“Sektor-sektor bisnis pun akan terdampak, khususnya yang berhubungan dengan mitra kerja pemerintahan, selain sektor jasa seperti penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran,” jelasnya.

Di sisi lain, Mujiyono juga menilai Pemerintah belum optimal menjalankan Undang-Undang Kekhususan Jakarta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya sarankan agar pemerintah pusat mengoptimalkan Undang-Undang kekhususan untuk Jakarta. Karena Jakarta ini memiliki historis tersendiri. Seperti halnya Yogyakarta, Aceh dan Papua, kekhususan di Jakarta pun harus dijalankan dengan baik. Termasuk dalam penyaluran dana Otsus bagi masyarakat Jakarta,” ungkapnya.

Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 yang digelar hari Selasa (18/1/2022) kemarin.