MONITOR, Palu – Indonesia memiliki potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat. Namun, karena belum ada Peta Jalan Pembangunan Bangsa (Nasional) yang komprehensif dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan, kualitas SDM relatif rendah, dan defisit kepemimpinan (nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa) sudah 76 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai ‘lower-middle income country’, belum sebagai negara yang maju, adil-makmur.
Demikian disampaikan Guru Besar IPB, Prof Rokhmn Dahuri saat memberikan Kuliah Umum Universitas Tadulako (Untad) Palu, Sulawesi Tengah yang digelar secara daring dan luring di Hotel Best Western Plus Coco, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (3/1/2022).
“Secara ekonomi, Indonesia Emas 2045 akan terwujud, bila kita mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata > 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable),” katanya.
Menurut Rokhmin Dahuri, salah satu problem yang membuat Indonesia terus terjebak dalam negara dengan pendapatan menengah kebawah adalah masalah struktur ekonomi. Ia mengkritik sejumlah Undang-undang (UU) yang membuat Indonesia terjajah secara politik-ekonomi sejak digantikannya UU No.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan beberapa UU seperti UU tentang Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan yang membebaskan investor asing dan konglomerat nasional mengeksploitasi ESDM dan hutan secara besar-besaran dimana sebagian besar ‘economic rent’ nya dinikmati oleh korporasi asing/MNC.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengajak perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam reformasi structural ekonomi yakni; pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Kedua, modernisasi dan Hilirisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ketiga, revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba seperti makanan dan minuman (Mamin), TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), Elektronik, Otomotif, dan lainnya.
Keempat, Pengembangan industri manufakturing baru: EBT, semikonduktor, baterai nikel, bioteknologi, nanoteknologi, kemaritiman, Industry 4.0, dan lainnya. Kelima, semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 4) mesti berbasis pada Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Digital (Industry 4.0).
“Kelima elemen Transformasi Struktural Ekonomi diatas akan melahirkan Gelombang Revolusi Industri Kelima (a New Industrial Revolution built on Sustainability) dan a Sustainable Economy (Development),” terang Rokhmin Dahuri.
Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 itu menegaskan bahwa untuk melaksanakan Peta Jalan Pembangunan dan Transformasi Struktural Ekonomi tersebut, maka diperlukan SDM (Human Capital) INDONESIA yang produktif, inovatif, kolaboratif (teamwork), ber-IMTAQ, beretos kerja unggul, dan berakhlak mulia.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu mengingatkan bahwa selain kebijakan pemerintah yang benar dan tepat, infrastruktur yang mumpuni, dan Iklim Investasi dan Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) yang kondusif; SDM unggul dan kapasitas inovasi merupakan kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Perguruan Tinggi (PT) memegang peran yang paling sentral dan strategis di dalam membangun SDM unggul dan kapasitas inovasi bangsa Indonesia. Untuk itu, PT harus terus meningkatkan kapasitasnya (jadi a World-Class University) untuk menghasilkan 3 output utamanya/TRI DARMA: lulusan SDM unggul, invensi dan inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang mensejahterakan,” pungkasnya.
