Kembangkan Wisata NTT, Pemerintah Bangun Infrastruktur Digital dan Smart City

MONITOR, Jakarta – Pemerintah mempercepat digitalisasi sektor pariwisata dengan membangun infrastruktur digital untuk mendorong kebangkitan pariwisata di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan untuk kawasan Nusa Tenggara Timur, Pemerintah membangun Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang didukung dengan infrastruktur digital dan pengembangan smart city. Hal itu sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, khususnya sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

“Presiden Joko Widodo telah secara tegas menyampaikan kebijakannya untuk membangun destinasi wisata premium. Salah satu destinasi wisata super prioritas adalah Labuan Bajo atau Wilayah Flores. Dalam hal ini, tidak hanya daerah Labuan Bajo atau Pulau Komodo, tetapi juga menyangkut wilayah enklave periferal yang memberikan dukungan kepariwisataan Labuan Bajo atau Komodo itu sendiri,” ujarnya dalam Webinar HUT ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Timur: Mengembangkan Pariwisata Modern di NTT, yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Menkominfo menyatakan pariwisata yang dibangun merupakan pariwisata yang spesifik. Menurutnya, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pembangunan pariwisata NTT menjadi pariwisata dengan kualitas tinggi.

“Jangan sampai kita men-downgrade menjadi mass pariwisata, mengulang pariwisata yang sudah ditinggalkan dunia kepariwisataan internasional. Kita mempunyai tugas untuk mendukung agar pariwisata Nusa Tenggara Timur adalah pariwisata yang mempunyai nilai ekonomi tinggi,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo berupaya menyediakan infrastruktur digital agar menjadikan pariwisata di NTT sebagai kawasan pariwisata premium.

“Marilah kita menyiapkan bersama-sama seluruh infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan ketersediaan sumberdaya manusia digital di NTT agar pariwisata kita semangatnya dan tujuannya mempunyai titik temu dengan kebijakan pemerintah, kebijakan nasional, dimana pariwisata Nusa Tenggara Timur adalah high-end tourism destination,” ungkapnya.

Menkominfo menyatakan pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan luar biasa terhadap sektor pariwisata di Indonesia. “Kontraksinya double digit. Jadi, wilayah Flores, Alor, Lembata dan Bima, adalah beberapa kawasan yang harus kita bangun. Dari sisi teknologi informasi dan telekomunikasi, di sana telah dilakukan banyak sekali program,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, pembangunan infrastruktur digital merupakan upaya Pemerintah untuk mendukung akselerasi digital nasional. Hal itu dilaksanakan dengan cara membangun akses telekomunikasi dengan jaringan 4G atau akses internet cepat seperti WIFI di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang ada di NTT.

“Mengingat, banyak daerah atau desa dan kelurahan yang belum terjangkau. Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari jaringan lintas selatan serat optik nasional yang menghubungkan Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur melalui jalur Selatan,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan awalnya jaringan tulang punggung internet cepat Palapa Ring yang menghubungkan Indonesia bagian Barat dengan bagian Timur melintasi wilayah utara, yakni Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua.

“Semua wilayahnya sudah terhubung secara fiber optic. Jaringan ini dibangun oleh Kominfo ditambah dengan jaringan-jaringan fiber optic yang dibangun oleh sektor privat. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu ada 459.000 lebih KM panjang jaringan serat optik kita di darat dan di laut di seluruh Indonesia, termasuk NTT,” tuturnya.

Melihat kondisi geografis dan aktivitas vulkanik di bawah laut yang relatif tinggi di wilayah utara, Menteri Johnny menyatakan Pemerintah menyambung jaringan Palapa Ring melalui jalur selatan untu transmisi data Indonesia Timur ke Indonesia Barat dan Indonesia Barat ke Indonesia Timur. “Itu ada di wilayah Nusa Tenggara Timur,” tegasnya.

Selain jaringan first mile, Menkominfo menyatakan Pemerintah juga sedang membangun middle-mile yang akan menghubungkan antara jaringan tulang punggung Palapa Ring dengan akses Base Transceiver Station (BTS). Hal itu dilakukan untuk menghadirkan sinyal 4G dan akses internet.

“Pemanfaatan satelit untuk mengisi wilayah-wilayah pariwisata yang belum tersedia dengan sinyal 4G coverage dengan menghadirkan akses internet. Kita memanfaatkan 9 satelit, termasuk biar pemanfaatan akses internet untuk Nusa Tenggara Timur,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, banyak wilayah di NTT yang sudah terhubung dengan memanfaatkan jaringan atau perangkat satelit. “Terutama untuk pemenuhan kebutuhan akses internet bagi rumah sakit, fasilitas layanan kesehatan, bagi sekolah-sekolah, kantor-kantor desa, yang menjadi titik-titik depan aktivitas masyarakat,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan untuk memperkuat akses internet, Pemerintah juga membangun Satelit Multifungsi yang nanti akan ditempatkan di orbit pada air tahun 2023 dengan kapasitas 150 Gbps.

“SATRIA-1 (merupakan) satelit terbesar di Asia dan nomor 5 terbesar di dunia yang akan digunakan untuk 150.000 layanan publik, 93.000 sekolah, puluhan ribu kantor pemerintahan, desa, fasilitas kesehatan, kamtibmas. Kita akan siapkan untuk memberikan dukungan bagi telekomunikasi nasional Indonesia,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan untuk jaringan the last mile, Pemerintah sedang membangun Base Transceiver Station (BTS) dengan prioritas di daerah 3T sebanyak 12.548 desa dan kelurahan yang masih blankspot.

“Di NTT itu sudah dibangun 156 BTS 4G. Namun belum cukup, masih dibutuhkan sekitar 421 BTS untuk desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Timur yang sedang kami bangun di tahun 2021 dan Tahun 2022,” ujarnya.

Menkominfo menargetkan pada akhir Tahun 2022 mendatang, seluruh desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Timur sudah dapat dilayani seluruhnya oleh sinyal 4G dan dilengkapi tahun 2023 dengan layanan high throughput satellite SATRIA-1 yang akan diletakkan di orbit.

“Dengan demikian, maka jaringan tulang punggung untuk memberikan dukungan bagi pengembangan dan pembangunan destinasi wisata super prioritas di Nusa Tenggara Timur, yang didukung dengan pulau-pulau sekitarnya, bisa kita kelola dengan lebih baik,” ujarnya.