MONITOR, Jakarta – Sejumlah alasan melatarbelakangi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tegas menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Mulai dari kemacetan, banjir tahunan, sampai supply air baku merupakan beberapa alasan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN).
Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera menyatakan, masalah diatas merupakan masalah yang sama dihadapi seluruh wilayah perkotaan di Indonesia, bukan hanya Jakarta saja.
Mardani pun menegaskan semestinya pemerintah fokus membantu Pemda dan stakeholders terkait untuk menyelesaikan masalah perkotaan, bukan lari dari masalah.
“Dibandingkan melanjutkan rencana IKN, sebaiknya sumberdaya serta anggaran pemerintah fokus untuk menyelamatkan Pantai Utara Jawa dari ancaman tenggelam (tahun 2040-2050),” tutur Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Selasa (14/12/2021).
Berdasarkan kajian BRIN tahun 2021, Mardani menyatakan beberapa wilayah yang diprediksi tenggelam selain Jakarta, ada Cirebon, Pekalongan, Semarang dan Surabaya. Bahkan di Demak, sudah ada beberapa desa yang tenggelam.
Mengenai anggaran, Anggota Komisi II DPR ini menyatakan RUU IKN menyebut ‘sumber lain’. Akan tetapi menurutnya hal ini akan meningkatkan risiko kewajiban pemerintah baik kewajiban kontingensi BUMN/risiko KPBU.
“Sebagai contoh, BUMN Karya sebagai motor pemerintah dlm pembangunan tengah menghadapi kondisi keuangan yang tidak sehat,” tukasnya.
Secara keseluruhan, kata Mardani, utang keempat BUMN tersebut mencapai 210,16 triliun. Ketika BUMN mengalami kesulitan likuiditas, pemerintah akan memberikan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN.
“Skema KBPU yang ditawarkan tidak menjamin tidak adanya keterlibatan APBN dalam mendanai proyek IKN ini. Ketertarikan swasta pun masih dipertanyakan, dimana iklim investasi masih belum baik ditengah polemik UU Ciptaker,” pungkasnya.
 untuk tegas menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).){kind=link}