MEGAPOLITAN

Ganjil Genap Dinilai Tak Efektif, Anggota DPRD Depok Tawarkan Langkah Alternatif

MONITOR, Depok – Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, menilai pelaksanaan aturan ganjil genap (gage) yang diterapkan di Jalan Margonda Raya bukanlah langkah bijak untuk mengatasi kemacetan.

Menurutnya, penerapan ganjil genap di Jalan Margonda Raya malah menambah kemacetan. Ia menyebut ada empat cara alternatif untuk mengurangi kemacetan di Kota Depok.

Adapun langkah pertama adalah mengurangi jumlah angkot di Kota Depok.

“Jumlah angkot dikurangi tapi pengusahanya tidak. Yaitu penyatuan para pengusaha menjadi satu kesatuan. Misalnya angkot itu rata-rata muat 12 orang. Nah, kalau angkot itu bisa disatukan menjadi bis kecil dan milik bersama, seperti daerah lain,” kata Babai, Selasa (14/12/2021).

Lebih lanjut Babai mengatakan, bis kecil tersebut nantinya dikelola oleh Pemerintah agar pengusaha yang menaunginya mendapatkan penghasilan.

“Nanti, bisnya bisa didesain menjadi media reklame, media iklan, bisa menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menutupi pembiayaan,” jelasnya.

Kemudian, langkah kedua yakni menata ruas jalan-jalan tertentu, seperti Jalan Tanah Baru yang semestinya harus dilebarkan agar mengurangi dampak macet. Kemacetan di Jalan Margonda Raya juga bisa dikurangi dengan mengubah fungsi Jalan Margonda.

“Maksudnya? Jangan Jalan Margonda ditumpuk dengan berbagai macam fungsinya, apakah menjadi jalan khsusus niaga, perkantoran. Itu mulai ditata,” tegasnya.

Babai menilai, Jalan Margonda Raya sudah harus dikurangi dengan pusat perbelanjaan dan bangunan apartemen.

“Seharusnya pemerintah punya daya pikir itu. Pemkot harus berdialog dengan ahli transportasi, banyak kok di Indonesia,” ucapnya.

Terakhir, Babai menyebut, Pemkot Kota Depok perlu membangun jalan layang di tengah Jalan Margonda Raya.

“Buat jalan layang di tengah Jalan Margonda, dari arah GDC sampai ke UI. Jadi orang yang ke Jakarta cukup jalan di atas,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

7 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

9 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

11 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

11 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

11 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Industri Capai NZE 2050, Lima Pilar Reduksi Emisi Jadi Kunci Transformasi Hijau

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi industri nasional menuju target Net Zero Emission (NZE)…

16 jam yang lalu