MONITOR, Jakarta – Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) patut diawasi, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu, kinerja OJK belum maksimal.
Politikus PDI Perjuangan ini pun mempertanyakan ketidakmampuan OJK untuk menghentikan praktik investasi bodong yang sedang marak dan merugikan masyarakat.
“Kalau kita membuka data, angka-angka ini bukan statistik saja. Saya baca data dari OJK sendiri, ngeri. OJK ungkap kerugian masyarakat gegara investasi bodong di Indonesia kalahkan APBD Jakarta, sampai ratusan triliun. Dari satgas waspada investasi, praktik investasi bodong telah merugikan masyarakat Indonesia hingga Rp117,4 triliun dalam sepuluh tahun terakhir,” ujar Masinton dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2021).
Masinton pun mengaku heran, mayoritas dari kasus penipuan tersebut ternyata bukan diungkap berdasarkan hasil penyelidikan OJK, melainkan dari aparat kepolisian.
“Dari berbagai kasus yang muncul, itu semua sebagian besar itu kita ketahui ketika berada di instansi luar OJK. Yang kami tanyakan peran pengawasan dan perlindungan OJK di mana? Kita tahu-tahu udah ada laporan di aparat penegak hukum. Nah, ini harus menjadi catatan,” pungkasnya.
 patut diawasi, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen.){kind=link}