PEMERINTAHAN

Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Perkuat Ketahanan Pangan

MONITOR, Jakarta – Yogyakarta – Menjaga pangan merupakan tugas penting pemerintah di masa pandemi Covid 19 dan juga menghadapi perubahan iklim ekstrim sesuai prediksi BMKG. Untuk itu diperlukan sinergi kuat dan kordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya antisipasi penyediaan pangan untuk ketahanan pangan wilayah dan nasional.

Demikian diungkapkan Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sarwo Edhy saat menyampaikan arahannya kepada Kepala Dinas urusan pangan provinsi seluruh Indonesia pada Pertemuan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2021 dan Persiapan Tahun 2022 di Yogyakarta (2/12/21).

“Ini merupakan cerminan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan pangan. Dan juga sarana untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021” ungkap Sarwo.

Menurutnya berbagai upaya telah dilakukan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, seperti melakukan pemantauan terhadap kondisi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan pangan hingga mendorong diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

“Apresiasi kami untuk pemerintah daerah yang melakukan beberapa terobosan dalam pemasaran digital, intervensi pendistribusian pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, replikasi kegiatan dan pendampingan serta penguatan sistem layanan offline/ online termasuk peningkatan SDM keamanan dan mutu pangan” tambahnya.

Sarwo menegaskan bahwa di tahun 2021 ini BKP melakukan terobosan dalam mendukung diversifikasi pangan melalui penguatan UMKM Pangan Lokal melalui kegiatan ekspose UMKM Pangan Lokal yang bertema “Pangan Lokal Goes to Mall”.

Ekspose UMKM Pangan Lokal ini merupakan upaya peningkatan aksesibilitas dan penyediaan olahan pangan lokal yang beranekaragam serta promosi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

“Kita sudah melakukan pembinaan kepada lebih dari 500 UMKM, untuk membumikan hasil pangan lokal kita kepada masyarakat dengan mensosialisasikan kenyang gak harus nasi karena kita memiliki kekayaan pangan sumber karbohidrat. Target nya adalah pada tahun 2024 konsumsi beras 84 kg per kapita/tahun dapat tercapai” ujarnya.

Tidak hanya itu, Sarwo menyebut bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian di desa, BKP terus memperkuat peran wanita tani melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

“Kegiatan P2L ini banyak diminati dan dirasakan manfaatnya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan menambah pendapatan, jadi ini perlu terus dibin, diilanjutkan dan terus disosialisasikan” tambahnya

“Kita juga terus perkuat keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat yang dapat berperan di tiap desa sebagai sentral pangansehingga tiga pilar ketahanan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan serta pemanfaatan pangan bisa terealisasikan untuk kesejahteraan petani menuju kemandirian pangan” ucapnya.

Recent Posts

Subholding Upstream Pertamina Sepakati 10 Perjanjian Jual Beli Gas

MONITOR, Tangerang - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina terus berkomitmen mendorong kemandirian…

34 menit yang lalu

Bakamla RI Evakuasi 14 Korban Kapal Tenggelam di Kepulauan Riau

MONITOR, Batam - KN. Tanjung Datu-301 milik Bakamla RI berhasil mengevakuasi 14 orang anak buah…

1 jam yang lalu

Jemaah Diimbau Batasi Aktivitas Fisik dan Umrah Sunah Jelang Puncak Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Menjelang puncak ibadah haji 1446 H/2025 M yang diperkirakan berlangsung pada awal…

7 jam yang lalu

Puan Minta Pemerintah Hati-Hati soal Tulis Ulang Sejarah, Jangan Ada Pengaburan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menanggapi rencana Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan yang berencana…

8 jam yang lalu

Demo Ojol di Harkitnas, DPR Bicara Pentingnya Kebangkitan Bagi Pekerja Platform Digital

MONITOR, Jakarta - Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), pengemudi ojek online (ojol) menggelar…

10 jam yang lalu

Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR Soal Penyampaian Kebijakan Fiskal RAPBN 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18…

10 jam yang lalu