MONITOR, Depok – Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Imam Budi Hartono, membantah pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro yang menyebut kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Depok trennya meningkat.
Untuk itu, Imam pun mempertanyakan terkait data yang digunakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dalam menilai kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Depok.
“Ini yang pertama adalah dalam menjadikan kasus ini meningkat datanya seperti apa?. Kan harus ada data awal, data akhir, itu seperti apa,” kata Imam saat ditemui di kegiatan penertiban PKL di sekitaran Flyover Jalan Arif Rahman Hakim, Selasa (30/11/2021).
Imam menjelaskan, semua kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Depok dimulai dari keluarga. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan tentang ketahanan keluarga.
“Lalu, kalau remaja bagaimana kita bisa membina anak-anak remaja. Dan kalau memang sudah terjadi, pihak Kejaksaanlah yang menangani masalah itu,” ungkapnya.
Imam menyebut, dalam mengantisipasi terjadinya kasus pelecehan terhadap anak, Pemkot Depok selalu dan terus membuat program-program bina keluarga.
Program tersebut, lanjut Imam, dilakukan oleh Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dinas Perlindungan Anak Perberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK).
“Nanti lihat program-programnya ke depan, Depok selalu membuat program-program bina keluarga kok Insya Alllah, baik dari PKK maupun dari DPAPMK,” pungkas Imam.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro menyebut, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Depok trennya meningkat.
Pernyataan tersebut dilontarkan Kuncoro usai melakukan penyerahan uang ganti rugi kepada keluarga korban pelecehan seksual, di Kantor Kejari Depok pada Senin 29 November 2021.
Kuncoro menyebut, sepanjang Tahun 2021 hingga November, terdapat 43 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 kasus terjadi selama Januari hingga Oktober. Sedangkan sisanya atau 12 kasus lainnya, terjadi pada bulan November.
